DEMAK, ENERGIBANGSA.ID – Abrasi dan banjir rob yang melanda wilayah pesisir kabupaten Demak semakin hari semakin parah. Kondisi tersebut berakibat memperparah pendapatan masyarakat yang menggantungkan penghidupannya di lahan tambak area pesisir.
Lebih-lebih lagi, dampak abrasi dan rob seakan tak menjadi perhatian pemerintah. Terutama terkait upaya meninggikan tanggul lahan tambak masyarakat.
Alhasil, dalam kurun litahun belakangan ini, masyarakat terutama di desa Purworejo dan Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, nyaris tak berpenghasilan.
“Dulu, sebelum kondisi parah begini, warga disini hampir bisa dipastikan panen 3 kali dalam satu tahun. Tapi, sekarang, jangankan 3 kali, bisa panen sekali aja sudah bagus,” ungkap Kharirotun, warga setempat, Selasa (31/12/2024) saat acara serap aspirasi yang digelar Hindun Anisah, anggota DPR RI di Demak.
Situasi semacam itu, lanjutnya, membuat para petani tambak setempat tengah mengalami kesulitan hidup. Bahkan, kata dia, untuk menyambung hidup, para petani menjual dan menggadaikan barang yanh dimiliki.
“Sekarang ini, ada istilah “piring terbang”. Artinya barang-barang warga ya dijual atau digadaikan. Bahkan, barang jenis kain maupun sarung juga tak luput digadaikan juga. Karena memang sdh tidak ada yang diharapakan dari hasil tambak,” imbuhnya.
Tak jauh beda dikatan Kepala Desa Purworejo, Rifqi yang menyatakan kondisi abarasi dan banjir rob di wilayahnya butuh perhatian serius.
“Gimana lagi, tambak saat ini sudah hampir 800-an hektar tak bisa difungsikan. Warga jelas kehidupannya susah, “ ujarnya.
Rifqi berharap, pemerintah segera bertindak untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya, kata dia, dengan membantu meninggikan tanggul tambak agar bisa digarap lagi oleh warganya.
“Kita butuh alat berat. Kami berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa membantu alat berat khusus untuk menormalisasu tambak-tambak masyarakat,” harap Kades Purworejo.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah menyatakan akan menindaklanjuti keluhan dan persoalan warga pesisir Demak tersebut. Bagi Hindun, kondisi perubahan iklim ekstrem yang melanda wilayah Indonesia ini memang harus disikapi secara serius dan simultan dengan mensinergikan program-program berbagai kementerian.
Pihaknya berupaya segera menindaklanjuti denganberkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar bisa mengam
bil langkah-langkah yang komprehensif.
“Ini tidak bisa disepelekan. KKP harus mengambil langkah-langkah penyelamatan kehidupan warga pesisir di Demak, karena menyangkut mata pencaharian masyarakat. Kami akan segera menindaklanjuti agar KKP segera turun tangan,” tandas anggota Fraksi PKB ini. (ist)