fbpx
Nasional

Yuk Kenali Apa Itu Alutsista? Simak Sini..

ENERGI BANGSA.ID – Salah satu alat pertahanan yang dimiliki Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI terbagi lagi menjadi cabang khusus seperti TNI Angkatan Laut (AL), TNI Angkatan Udara (AU), TNI Angkatan Darat (AD).

Dalam dunia TNI membutuhkan berbagai macam senjata dan alat tempur berat lainnya. Pengadaan tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan tugas pokok di bawah kewenangan Organisasi Induk.

Organisasi Induk adalah organisasi pengadaan yang terdiri dari :

1. Pengguna Anggaran                                                   : Menteri Pertahanan

2. Kuasa Pengguna Anggaran

 a). UO Kemhan                                                                : Sekretaris Jenderal Kemhan

 b) UO Mabes TNI                                                             : Panglima TNI

 c) UO Angkatan                                                               : Kepala Staf Angkatan

3. Pengawas Fungsi Pertahanan                                 : Inspektur Jenderal Kemhan

4. Pengendali Fungsi Strategi Pertahanan              : Dirjen Strahan Kemhan

5. Pengendali Fungsi Anggaran Pertahanan          : Dirjen Renhan Kemhan

6. Pengendali Fungsi Pemenuhan                             : Dirjen Kuathan Kemhan Kebutuhan Kekuatan Pertahanan                          

7. Pengendali Fungsi Penguasaan                             : Dirjen Pothan Kemhan Teknologi Pertahanan 

8. Pengendali Fungsi Penelitian                                  : Kabalitbang Kemhan dan Pengembangan Pertahanan

9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

a) UO Kemhan                                                   : Kepala Badan Sarana Pertahanan  Kemhan dan sesuai Keputusan PA;

b) UO Mabes TNI                                              : Sesuai Keputusan KPA; dan

c) UO Angkatan                                                 : Sesuai Keputusan KPA.

10. Tim pendukung PPK ditetapkan oleh PPK.

Organisasi Induk mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan proses pengadaan Alutsista TNI.

Pengertian dan Ruang Lingkup

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan  Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia atau Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI (Pasal 1).

Perolehan senjata tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/ PMK.01/ 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/ PMK.04 /2009.

“Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 826).”

Diatur pula pada Pasal 2 ayat (2).

Pengadaan Alutsista TNI yang dananya bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Alutsista yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah.

Dalam pengadaan Alutsista, TNI menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.Efisien ;

b.Efektif ;

c.Transparan dalam pengelolaan anggaran ;

d.Menjamin kerahasiaan ;

e.Bersaing ;

f.Adil atau tidak diskriminatif ; dan

g.Akuntabel.

Tim pendukung juga dibutuhkan dalam pengadaan Alutsista. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (5), Tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI sesuai dengan kebutuhan yaitu:

a. Tim Evaluasi Pengadaan;

b. Tim Commander/ Commodore Inspection;

c. Tim Evaluasi Spektek;

d. Tim Perumus Kontrak;

e. Tim Kelaikan;

f. Tim Pre-shipment Inspection;

g. Tim Uji Fungsi/Uji terima; dan

h. Tim Tenaga Ahli.

 (Ara/ EB)

Related Articles

Back to top button