fbpx
Hukum

Video Syur, Gisel Seharusnya Jadi Tersangka Apa Korban?

Pasal 4 UU Pornografi: seseorang (pelaku pornografi) tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk tujuan diri sendiri dan kepentingan sendiri

ENERGIBANGSA.ID—Video syur Gisel memang ramai. Lebih ramai dari saat dia konser panggung, di kota tertentu. Pasalnya, orang sejagad ‘Indonesia Raya’ mengetahui kisah video syur-nya.

Dan kini, penyanyi dengan nama lengkap Gisella Anastasia telah mengakui dirinya adalah pemeran dalam video asusila yang videonya beredar luas di media sosial.

“Saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui. Bahwa memang itu, yang ada dalam video yang beredar di media sosial itu, adalah dirinya sendiri,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Mako Polda Metro Jaya, Selasa (29/12).

Yusri mengatakan pengakuan Gisel tersebut juga dikuatkan dengan hasil pemeriksaan ahli forensik dan ahli teknologi informasi.

“Saudari GA mengakui, dikuatkan dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada,” tambahnya.

Video 2017 silam

Menurut pengakuan Gisel, video tersebut dibuat pada 2017 di salah satu hotel di Kota Medan, Sumatera Utara.

“Dia mengakui dirinya sendiri, jadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan,” kata Yusri.

Atas dasar tersebut polisi kemudian menetapkan Gisel sebagai tersangka dalam kasus video asusila mirip dirinya. Polisi juga menetapkan pemeran pria yang berinisial MYD sebagai tersangka.

Lantas, Gisel jadi tersangka?

Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Gisel dan MYD seharusnya menjadi korban dan bukan tersangka. Itu jika keduanyaa tidak menghendaki video tersebut tersebar ke publik.

“ICJR mengingatkan catatan mendasar pada kasus ini. Bahwa siapa pun yang berada dalam video tersebut, apabila sama sekali tidak menghendaki adanya penyebaran ke publik,” kata peneliti ICJR, Maidina Rahmawati melalui keterangan, Selasa (29/12).

Maidina menjelaskan, dalam konteks keberlakukan UU Pornografi, orang dalam video yang tidak menghendaki penyebaran video tidak dapat dipidana.

Hal ini karena ada batasan penting dalam UU Pornografi, bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan “membuat” dalam Pasal 4 UU Pornografi tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk tujuan diri sendiri dan kepentingan sendiri.

Tak bisa dipidana

“Dengan demikian perbuatan membuat pornografi tidak bisa dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi,” katanya.

Pasal 6 UU Pornografi juga menyebutkan Larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Maidina juga menyoroti perdebatan lainnya terkait dengan adanya Pasal 8 UU Pornografi tentang larangan menjadi model atau objek yang mengandung muatan pornografi.

Mengenai hal ini, risalah pembahasan UU Pornografi menjelaskan yang didefinisikan sebagai perbuatan kriminal adalah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di ruang publik.

Dengan demikian, terdapat aspek mendasar yaitu harus ditujukan untuk ruang publik.

“Maka selama konten tersebut adalah kepentingan pribadi. Sekalipun sebagai pemeran dalam suatu konten, ketentuan hukum dan konstitusi di Indonesia melindungi hak tersebut”, jelasnya.

“Perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Larangan menjadi model tetap harus dalam kerangka komersial, bukan kepentingan pribadi,” tegasnya.

Maidina mengingatkan penyidik sepatutnya memahami jika Gisel dan MYD tidak tidak menghendaki penyebaran video tersebut ke publik atau untuk tujuan komersil, maka mereka adalah korban yang seharusnya dilindungi.(*)

Related Articles

Back to top button