fbpx
Nasional

Usai Rapat dengan Anies, Bima Arya: Lockdown DKI Belum Jelas

ENERGIBANGSA.ID (Bogor) – Dalam rapat yang diadakan pada hari Kamis (10/9) untuk membahas perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang rencananya akan diberlakukan di DKI Jakarta dianggap belum memiliki kejelasan.

Bima Arya selaku Wali Kota Bogor mengungkapkan hal tersebut usai mengikuti rapat bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersama sejumlah kepala daerah lain dari Jabodetabek.

Dikutip dari cnnindonesia.com, “Dari Jakarta sendiri belum memiliki kejelasan. PSBB total yang seperti apa? Apakah lockdown total atau tidak itu yang belum selesai. Masih membutuhkan finalisasi lagi. Jadi setelah konsep sudah jelas baru dilakukan koordinasi lagi,” ungkapnya melalui sambungan telepon, Kamis malam.

Baca Juga : Pengelola Mal Desak Anies Batalkan PSBB, Begini ‘Cuitan’ Netizen

Bima juga menuturkan jika dalam rapat kemarin belum diambil keputusan apapun, termasuk mengenai kemungkinan daerah penyanggah Ibu Kota yang juga akan mengikuti langkah serupa dengan menerapkan PSBB Total. Namun sebelum itu, para kepala daerah se-Jabodetabek sepakat untuk meminta Anies berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat dalam menyempurnakan konsep dan rumusan PSBB Total.

Dalam rapat tersebut, Bima menuturkan jika Anies memiliki rencana akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat pada Sabtu (12/9) besok, sebelum kemudian rapat akan kembali digelar pada Senin (14/9) mendatang.

“Jadi sebetulnya belum ada langkah-langkah detail dari Pak Gubernur, yang disampaikan ke kita. Jadi pak gubernur sepertinya harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah pusat hari Sabtu. Baru kemudian Senin Pak Gubernur, koordinasi lagi dengan kita,” ucap Bima.

Kendati demikian, Bima mengaku tegas menolak Kota Bogor mengikuti PSBB Total seperti DKI. Sebab, menurut dia, langkah itu dinilai tak efektif untuk menekan lonjakan kasus Covid-19.

Politisi PAN itu menyebut pihaknya memiliki konsep lain untuk mengatasi penyebaran Covid-19, yaitu dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) yang kini diterapkan di Kota Bogor. Hal yang  menjadi penolakan dirinya terhadap PSBB total salah satunya terkait anggaran. Ia pesimis pemerintah pusat memiliki cukup anggaran jika sejumlah daerah, terutama se-Jabodetabek kembali menerapkan PSBB Total.

“Pemerintah pusat siap enggak mengucurkan tambahan bansos? APBD siap enggak? TNI-Polri siap enggak? Kalau enggak siap, enggak usah,” kata Bima tegas.

Rencana awal Anies

Anies pada Rabu (9/9) mengumumkan rencananya kembali menerapkan PSBB di Jakarta. PSBB yang akan diterapkan secara total itu, disebutnya mulai akan berlaku per 14 September. Hal ini dianggapnya dapat mengurangi kenaikan angka positif Covid-19.

Dalam pernyataannya, ia menyebut keputusannya itu sebagai rem darurat. Anies khawatir karena adanya penambahan kasus Covid-19 diikuti tergerusnya kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19.

Dengan penerapan PSBB total tersebut, Pemprov DKI Jakarta rencananya akan kembali menutup sejumlah fasilitas publik, seperti perkantoran, tempat hiburan atau wisata, restoran, termasuk tempat ibadah. (EB/cnnindonesia).

Related Articles

Back to top button