fbpx
Daerah

UMKM Mau Dapat Bantuan dari Pemerintah? Intip Nih Persyaratannya

ENERGIBANGSA.ID (Pekalongan) – Sebanyak 2.619 pemilik UMKM di Kota Pekalongan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Sosial  Presiden (Banpres)  Produktif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Dana sebesar Rp 2,4 juta akan diberikan kepada pemilik UMKM yang telah termasuk ke daftar penerima bansos.

“Selama dua minggu ini pemilik UMKM sudah mulai mengantre. Mereka datang untuk mengajukan bantuan sosial produktif yang memang diadakan oleh pemerintah melalui Kementrian Perdagangan dan Koperasi RI. Dana sebesar Rp 2,4 juta akan dibagikan kepada 12 juta pemilik UMKM se-Indonesia, jadi hal ini tidak hanya berlaku di Pekalongan saja,” ungkap Bambang Nurdiyatman, Kepala Dindagkop-UKM Kota Pekalongan dilansir tim energibangsa.id dari Jatengprov.go.id

Didik juga menuturkan jika dalam satu hari sebanyak 150-200 pemilik UMKM mendatangi kantor untuk mengajukan bantuan tersebut.

Dari pihaknya juga tetap menerapkan protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, mencuci tangan, saling menjaga jarak dan menghindari keramaian.

“Dari pihak kami tetap meminta para pelaku UMKM yang mendatangi kantor untuk tetap melakukan protokol kesehatan, seperti wajib memakai masker, mencuci tangan di tempat-tempat  yang telah disediakan, dan selalu menjaga jarak aman untuk mengurangi penularan Covid-19,” tambahnya.

Tjandrawati sebagai Kepala  Bidang Koperasi dan UMKM mengungkapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM diantaranya KTP, mencantumkan nomor HP yang dapat dihubungi, menyertakan jenis usahanya, memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang dapat diurus di Kantor DPMPTSP.

Data yang telah masuk di Dindagkop-UKM baik secara online maupun offline akan diverifikasi langsung oleh Kemenkop-RI.

“Per tanggal 28 Agustus kemarin, sudah 2.619 pemohon yang sudah mendaftar dan mengisi sesuai dengan yang dipersyaratkan,” terang Tjandra.

Menurutnya Jumlah ini masih akan terus bertambah ke depannya. Untuk proses seleksi pemohon dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kami hanya sebagai fasilitator saja yang membantu mendaftarkan UMKM yang belum mengajukan secara online. Sebetulnya untuk via online dapat lebih mudah dengan mengakses laman tanpa harus mengantri datang ke kantor,

Tjandra juga menyebutkan di Kota Pekalongan hingga kini tercatat sebanyak 23 ribu pelaku usaha baik mikro, kecil dan menengah, datanya setiap tahun terus bertambah.

Selama kuota penerima dari pemerintah pusat belum terpenuhi, ia menyampaikan, pihaknya masih membuka kesempatan untuk para pelaku UMKM di Kota Pekalongan yang terdampak COVID-19 agar segera mengajukan bantuan stimulus usaha tersebut hingga 14 September mendatang.

Adapun kriteria UMKM yang akan mendapatkan bantuan, di antaranya belum pernah memiliki kredit perbankan, mempunyai usaha mandiri atau produktif, saldo tabungan kurang dari Rp 2 juta.

Apabila bantuan tersebut dapat terealisasi, akan diberikan secara langsung melalui rekening penerima UMKM.

“Apabila kuota yang sudah ditetapkan pemerintah sebanyak 12 juta UMKM sudah terpenuhi, maka akan langsung ditutup. Rata-rata yang datang mengajukan, ada yang memang usaha lama dan baru. Kami tekankan bagi calon penerima bantuan nantinya, atau pelaku UMKM yang tengah mengajukan dapat mengisi form dengan jujur dan benar serta melampirkan persyaratan. Karena nantinya akan ada monitoring dan evaluasi (monev) oleh lembaga perbankan, yang menjadi mitra penyaluran bantuan ini ke rekening penerima,” tandas Tjandra (tata/EB)

Related Articles

Back to top button