fbpx
Nasional

Tuai Pro-Kontra, Bamsoet Minta Pemerintah Segera Jelaskan UU Cipta Kerja

SEMARANG, energibangsa.id – Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh pemerintah hingga kini masih menuai kontroversi dari masyarakat. Bahkan sejak hari Senin (7/10) lalu sejumlah mahasiswa dari berbagai daerah telah melakukan aksi turun jalan guna menolak UU Cipta Kerja yang sudah disahkan.

Bambang Soesatyo atau kerap yang disapa Bamsoet selaku Ketua MPR RI akhirnya memberikan penjelasan mengenai pasal UU Cipta Kerja yang masih menjadi pro dan kontra hingga saat ini.

Bamsoet menyatakan jika ia telah mendorong pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi di masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai pasal UU Cipta Kerja yang dirasa masih menjadi masalah.

“Mendorong pemerintah supaya dapat segera melakukan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai pasal-pasal yang masih menuai pro dan kontra, agar kesalahpahaman yang sudah terjadi dapat segera berakhir,” tuturnya.

Mengenai pasal-pasal yang masih menjadi pro dan kontra di masyarakat diantaranya mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, nilai pesangon, Perjanjian Pekerja Waktu Tertentu (PPWT) atau kontrak seumur hidup, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan, waktu kerja yang dinilai terlalu eksploitatif, hak cuti, outsourcing tidak mendapatkan jaminan pensiun dan kesehatan, dan juga Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dianggap menjadi lebih mudah untuk masuk ke Indonesia.

Adanya sosialisasi dan penjelasan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan bisa mengurangi berita-berita hoaks yang sudah beredar di masyarakat.

Selain itu, Bamsoet juga mengharapkan dari media yang ada di Indonesia agar tidak memberikan informasi yang hoaks dan belum diketahui keabsahan dari informasi yang hendak disebarkan, baik dari media cetak, online, maupun siaran.

Bamsoet turut mengatakan jika dari media bisa memberikan informasi yang berimbang, bersifat netral, dan objektif sehingga masyarakat yang turut mengkonsumsi berita akan mendapatkan informasi yang benar.

“MPR memiliki harapan dari teman-teman media dapat menyebarkan berita dan informasi yang bersifat positif dan juga edukatif bagi masyarakat,” ujarnya.

“Sehingga dari berita-berita positif yang disampaikan dapat mencapai kesepahaman demi kepentingan bersama. Apabila tidak dapat mencapai kesepahaman, MPR memberikan saran supaya dapat diselesaikan dengan cara mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke MK,” lanjutnya.

Bamsoet pun menghimbau agar masyarakat dapat berpikir dengan jernih dan tidak memihak satu sisi dalam memberikan penilaian mengenai suatu permasalahan, lebih berhati-hati agar tidak mudah terhasut oleh berita dan informasi yang beredar di masyarakat tanpa validasi yang jelas mengenai informasi tersebut.

Bamsoet turut menambahkan jika ia berharap agar masyarakat dapat menjadi lebih kritis dalam mengoreksi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk UU Cipta Kerja yang hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra.

[Tata/EB].

Related Articles

Back to top button