Ragam Bangsa

Tepat Setahun Menjabat, Ini 5 Kebijakan Jokowi yang Tuai Pro dan Kontra

SEMARANG, energibangsa.id – Tepat pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 merupakan tepat setahun berlangsungnya kepemimpinan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Pihak Kantor Staf Kepresidenan (KSP) telah mengeluarkan laporan tahunan mengenai program kerja yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut dengan judul ‘Laporan Tahunan 2020 Bangkit Untuk Indonesia Maju’.

Sebagai seorang pemimpin negara, tak ayal beban yang ditanggung oleh Jokowi begitu besar karena nasib negara seperti berada di tangannya. Tak jarang kebijakan yang ia keluarkan turut menuai pro dan kontra dari masyarakat.

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu, Jokowi telah mengeluarkan beberapa keputusan yang menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat.

1. Pemilihan Menteri

Setidaknya terdapat 3 orang menteri yang dipilih oleh Jokowi untuk membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas negara namun ternyata pilihannya menimbulkan pro dan kontra. Dari ketiga sosok tersebut ada Fachrul Razi yang saat ini memangku jabatan sebagai Menteri Agama, Nadiem Makarim yang mengemban tugas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), dan Terawan sebagai Menteri Kesehatan.

Fachrul Razi dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai seorang Menteri Agama. Banyak masyarakat yang beranggapan jika Jokowi seharusnya memilih dari kalangan tokoh agama daripada tokoh militer, dimana seperti diketahui bahwa Fachrul Rai merupakan seorang mantan Wakil Panglima TNI.

Lalu Nadiem Makarim. Terkenal sebagai pendiri Gojek, Nadiem dinilai tidak memiliki rekam jejak sebagai seseorang yang berkompeten dalam hal pendidikan, menilik dari riwayat Menteri Pendidikan selama ini selalu berasal dari kalangan universitas.

Disusul oleh Terawan. Diangkatnya ia menjadi Menteri Kesehatan dianggap paling kontroversial. Meskipun ia merupakan Kepala RSPAD Gatot Subroto, namun metode yang ia terapkan mengenai ‘cuci otak’ dengan menggunakan Digital Subtraction Angiography (DSA) yang ditujukan untuk pengobatan stroke jenis iskemik.

Karena hal itu, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) memecat Terawan sebelum akhirnya ia diangkat menjadi Menteri Kesehatan. Bahkan hingga saat ini, terlebih dimasa pandemi, Terawan masih sering menimbulkan pro kontra dalam sikapnya menangani Covid-19 di Indonesia.

2. PSBB vs Lockdown

Wabah Covid yang melanda seluruh dunia membuat masing-masing pemimpin serentak mengeluarkan aturan mengenai Lockdown total guna mengurangi angka Covid-19 yang terus meningkat. Di Indonesia sendiri terdapat aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang secara teknis dikeluarkan melalui Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 yang berlaku sejak 7 April 2020 yang kemudian diterapkan pertama kali di Jakarta pada 10 April 2020.

Seiring berjalannya waktu, Presiden RI tersebut mengeluarkan aturan baru mengenai ‘new normal’ dan istilah PSBB yang diubah menjadi mini lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

3. Pilkada Serentak 2020

Ditengah masa pandemi dan berbagai usaha yang dilakukan guna memutus rantai Covid-19. Kegiatan Pilkada sendiri dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster baru Covid-19 namun rupanya hal tersebut tidak mengubah keputusan Jokowi untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 yang akan berlangsung pada bulan Desember mendatang.

4. Menaikkan Biaya Iuran BPJS

Melalui Perpres 64 Tahun 2019, Jokowi mengeluarkan kebijakan baru mengenai biaya iuran BPJS yang harus dibayar, yakni untuk Kelas I sebesar Rp 150.000, Kelas II sebesar Rp 100.000, dan Kelas III sebesar Rp 42.000, dengan rincian:

– Peserta Kelas III pada bulan Juli-Desember 2020 tetap membayar Rp 25.500, dimana pemerintah akan memberikan subsidi iuran Rp16.500.

– Peserta Kelas III per Januari 2021 akan membayar Rp 35.000, dimana pemerintah akan memangkas subsidi iuran menjadi Rp 7.000.

Yang menjadi ironi adalah kebijakan Perpres tersebut keluar karena adanya pembatalan dari MA atas gugatan yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), hal tersebut tertuang dalam Perpres kenaikan iuran BPJS sebelumnya dalam Nomor 75 Tahun 2019.

5. Adanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi, RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi yang paling kontroversial. Akibat dari adanya RUU Ciptaker, di sejumlah daerah banyak terjadi aksi demo.

Undang-Undang yang telah disahkan pada 5 Oktober lalu itu merevisi 79 Undang-Undang yang berisi 15 bab dan 174 pasal. Melalui proses pengerjaan dalam 64 kali rapat, dan terdapat 7 Undang-Undang yang dikeluarkan dari RUU di proses akhir.

Prosedur pengesahan yang dilakukan juga turut menuai kecaman dari banyak pihak karena dilakukan dalam kondisi nyaris ‘sunyi’ karena jadwal paripurna dimajukan dari jadwal awal yang ditetapkan.

Itulah 5 kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi yang turut mengundang kontroversi dalam prosesnya. Masih tersisa selama 4 tahun untuk sampai akhir periode kepemimpinannya. Adanya beberapa peristiwa yang terjadi selama keputusannya dalam mengambil sebuah kebijakan diharapkan dapat membuat Jokowi-Ma’ruf dapat menjadi lebih bijak lagi dalam mengambil sebuah kebijakan baru.

Tak hanya disetujui oleh pemerintah, namun juga masyarakat sebagai warga negara Indonesia juga turut menyetujui sehingga tak ada lagi aksi demo yang merugikan berbagai pihak.

[Tata/EB].

Related Articles

Back to top button