fbpx
Ekonomi & BisnisKabar Daerah

Soal Capaian PAD dan Refocussing APBD, Ketua Komisi A DPRD: “Pemerintah Jateng Perlu belajar dari Jatim”

ENERGIBANGSA.ID – Pandemi telah berlangsung hampir dua tahun. Ekonomi nyaris lumpuh, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih terkesan pesimis dalam memasang prediksi laju ekonomi bertumbuh, dalam target indikator kinerja utama pada perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018 – 2023.

Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Perubahan RPJMD Mohammad Saleh, ST, MEn, usai melakukan studi banding dari pemprov DIY dan Pemprov Jatim dan Focus Grup Discussion berberapa waktu yang lalu.

Perbandingan PAD

“Pemprov Jateng masih terlalu pesimis, dan belum memaksimalkan potensi hadirnya Proyek Strategis Nasional di Jateng, sebagaimana diatur dalam Perpres 79 thn 2019,” ujarnya pada energibangsa.id melalui pesan elektronik pada Kamis (28/5) kemarin.

“Berbeda dengan Pemprov Jatim yang berhasil menata ekonomi di era pandemi dengan mencapai PAD (Pendapatan Asli Daerah ) yang justru melebihi capaian target dari 15 triliun menjadi 17 triliun di tahun 2020,” lanjutnya.

Saleh menyebut, keberadaan Perpres 80 tahun 2019 yang mengatur soal Proyek strategis nasional di Jawa Timur benar-benar dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk mendongkrak perekonomian di provinsi Jawa Timur.

Menurut Mohammad Saleh, ST, MEn yang juga merupakan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, potensi perpres ini sangat jelas. Munculnya perpres 79/2019 yang melahirkan Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Brebes, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan Perpres 109/2020 yang mendorong lahirnya Kawasan Industri Terpadu Batang tinggal bagaimana memanfaatkan.

Kritik Konstruktif

“Dilihat dari target yang dipasang tidak tercermin optimisme, Pemerintah Provinsi tidak mampu mengolah ribuan kendaraan proyek di Jateng dikonversi menjadi pemasukan pajak daerah, juga belum terlihat terobosan mengambil potensi pendapatan dari lahirnya kawasan industri ini bagi pemerintah,” kritiknya.

Dalam perubahan target untuk indikator kemiskinan sampai 2023, dikoreksi dari 7,8 % naik 10,27 % , pengangguran terbukanya juga naik 5,67 %, pertumbuhan ekonomi dipasang turun dari 6.0% menjadi 5,29%,

“Pemerintah Jawa Tengah masih beralasan Covid 19 sebagai penyebabnya, padahal KSPN Borobudur terus berjalan, KI Kendal, KIT Batang sudah lari kencang, masak target 7% dari pemerintah pusat tidak berani kita pasang minimal mendekati, diangka 6,2% ?” sindirnya.

Kondisi ini tentu kontras dengan kondisi Jawa Timur yang mampu mengoptimalkan potensi perpres nomor 80/2019 mengenai percepatan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Politisi yang akrab disapa Bang Saleh itu menyebut, pemerintah provinsi Jateng perlu melihat kembali semua indikator revisi RPJMD Jateng.

Merujuk pada Indikator sejumlah 1.128 indikator baik IKU Daerah (13 indikator), IKU OPD (154 indikator) dan Indikator Program (961 indikator) menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan baik dari indikator yang dihapus 316 Indikator, indikator baru 322 Indikator, perubahan target indikator 577 dan perubahan nomenklatur indikator 63 Indikator.

Tanamkan Optimisme

Maka indikator yang dirubah target, maupun indikator yang dihapus dan indikator baru menunjukkan perubahan yang sangat signifikan yaitu indikator yang dirubah targetnya 557 indikator (49,37%), indikator yang dihapus 322 indikator (28,54%), indikator baru 322 indikator (28,54%).

“Jadi kami masih akan mengkaji perubahan-perubahan indikator tersebut sesuai dengan Permendagri atau tidak? Memenuhi syarat untuk perubahan perda RPJMD atau malah membuat baru perda RPJMD? Tentu kita harus optimis bukan pesimis. Kita (harus) niat bekerja, jangan hanya pasrah terhadap keadaan,” pungkasnya. (eb)

Related Articles

Back to top button