fbpx
Kabar Daerah

Soal Banjir Jawa Tengah, Begini Strategi Dinas Pekerja Umum, Cek Apa Aja!

SEMARANG, energibangsa.id—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengatasi banjir yang melanda sejumlah wilayah.

Jangka pendek, terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), untuk optimalisasi pompa.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Penataan Ruang (Pusdataru) Provinsi Jawa Tengah Eko Yunianto mengatakan, pihaknya berupaya menangani banjir di Jawa Tengah.

Termasuk meningkatkan koordinasi dengan BBWS.

Jangka pendek

Menurut dia, dalam jangka pendek, optimalisasi pompa menjadi penting untuk mempercepat pengurangan genangan.

Mengingat kebutuhan pompa terhitung banyak, baik pemerintah kabupaten/ kota, provinsi, maupun BBWS, menurunkan peralatannya.

Pemerintah pusat pun berencana menambah pompa air, yang saat ini sedang proses lelang dengan kontrak tahun jamak/multi years contact (MYC).

“Teman-teman Balai Besar Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana sedang melakukan itu,” terang dia di kantornya, baru-baru ini.

Dikatakan, penambahan pompa berlaku untuk titik banjir yang lama surutnya, seperti Kabupaten Kudus, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pekalongan.

Sementara, pompa yang ada terus dimaksimalkan, mengingat cuaca ekstrem yang masih terjadi belakangan ini.

Kasus banjir Kudus

Eko mencontohkan, banjir Kudus dipicu di antaranya akibat tingginya elevasi sungai yang melintas Kota Kudus, yaitu Sungai Juwana, Sungai Wulan dan Sungai Gelis.

Sungai tersebut mengalami penambahan volume air akibat hujan deras di wilayah Blora, Kendeng Sukolilo, maupun daerah Kedungombo serta pegunungan Muria.

Kudus yang merupakan daerah cekungan, menjadi tempat penampungan air ketika muka air sungai tersebut meningkat.

Pada kondisi seperti itu, kata Eko, ibaratnya kota itu dikepung elevasi muka air sungai utama yang tinggi.

“Upayanya, kami akan menambah pompa karena yang kami miliki sangat terbatas. Kami akui pompa kami kemampuannya alirnya relatif kecil yaitu 50 liter per detik,”ungkapnya.

“Teman Balai Besar (BBWS) relatif lebih gedhe (daya pompanya) 250 liter per detik.  Kudus juga memiliki (pompa),” terangnya.

Sementara di Pekalongan, Eko menuturkan, hasil kajian Badan Geologi Kementerian ESDM, mengalami penurunan tanah (land subsidence) sepanjang 2020 sekitar delapan sentimeter per tahun.

Ditambah lagi, tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir yang mengakibatkan banjir.

“Yang terpenting, menghadapi tingginya curah hujan yang berpotensi menimbulkan bencana banjir adalah kesiapsiagaan kita mengelola banjir, antara lain kesamaptaan komunitas (warga) yang mendiami daerah itu harus siap melakukan pengurangan risiko bencananya,” jelas Eko.

Berkolaborasi urus banjir

Dikatakan, pihaknya juga telah melakukan pencegahan seperti pemeliharaan rutin sungai.

Dengan bertujuan menjaga alur, serta mengangkat sedimen yang mengganggu.

Kegiatan ini telah dilakukan di hulu Sungai Pemali yaitu Sungai Erang, Sungai Rambut, sungai Pedes, Sungai Pemali, Sungai Comal, dan lainnya.

“Teman-teman yang lain juga bergerak, memelihara dan merawat sungai. Ada normalisasi, ada pengerukan sedimen, dengan maksud supaya memberi ruang yang cukup pada saat debit banjir terjadi,” katanya.

Eko berharap penanggulangan banjir bisa dilakukan secara berkolaborasi.

Baik pihak pemerintah, pengusaha, akademisi termasuk masyarakat. Seperti, meminta warga untuk giat melakukan konservasi dan penanaman pohon.

“Kita berupaya agar banjirnya tidak tinggi, ya harus melakukan penanaman di daerah hulunya secara massal,” harap Eko.

Ada 10 Wilayah Sungai

Secara administrasi, di wilayah Jateng ada 29 kabupaten dan enam kota.

Dalam pengelolaan sumberdaya air di Jateng terbagi menjadi 10 Wilayah Sungai (WS).

Yaitu WS Cimanuk-Cisanggarung, WS Pemali-Comal, WS Bodri-Kuto, WS Jratunseluna, WS  Wiso Gelis, WS Kepulauan Karimujawa, WS Bengawan Solo, WS Progo Opak Serang, WS Serayu-Bogowonto, dan WS Citanduy.

Dia menambahkan, pengelolaan banjir harus selalu mengedepankan langkah kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi dengan para pihak, mulai dunia akademisi, swasta atau pengusaha, komunitas, pemeritah dan media.

“Pengelolaan banjir bertujuan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi,” pungkasnya. (*)

Related Articles

Back to top button