fbpx
Ekonomi & Bisnis

Sambut Aspirasi, Dirut Bank Pasar Nyatakan Siap Hadir di Pasar

ENERGIBANGSA.ID, Semarang – Public Hearing (Rapat Dengar Pendapat Umum) di ruang sidang paripurna DPRD Kota Semarang, Senin, (2/12/2019) telah memberikan seluruh unsur rakyat mengeluarkan uneg-unegnya. Sekretaris Panitia Khusus Rancangan Perda, HM Sodri lantas mempersilakan perwakilan Bank Pasar memberi jawaban.

Direktur Utama (Dirut) BPR Bank Pasar Kota Semarang Agus Puji Kusumanto SE menjelaskan, dirinya mengaku tidak tahu mengapa meski telah puluhan tahun berdiri, BPR Bank Pasar tidak ada di pasar.

Pemimpin bank yang baru menjabat pada Agustus 2019 ini menyatakan, pihaknya langsung tancap gas membuat kebijakan mendirikan kantor kas di Pasar Induk Pedurungan dan Pasar Induk Bulu.

“Saya terus terang masih baru. Saya tidak tahu mengapa BPR Bank Pasar tidak ada di Pasar. Tapi kami tancap gas menjalankan tugas. Saya pastikan tahun 2020 kami akan ada di Pasar. Dimulai di Pasar Pedurungan dan Bulu,” terang mantan Dirut BPR Restu Arta Abadi Sujoharjo yang memiliki prinsip “berilah cahaya walau kecil, nyalakanlah lilin, jangan mengutuk kegelapan”.

Lebih lanjut pria 45 tahun yang akrab dipanggil Agus ini menerangkan, apa yg dikeluhkan para nasabah, yakni tentang Kredit Wibawa, merupakan ranah Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang selaku penanggungjawab pelaksana.

Sambut Aspirasi, Dirut Bank Pasar Nyatakan Siap Hadir di Pasar

“Kredit Wibawa adalah kebijakan Walikota Semarang yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Bank Pasar sebagai channeling, bukan executing,” tutur mantan Kepala Bagian Kredit BPR Kedung Arto yang prestasinya dikenal gemilang ini.

Pola Channeling adalah pembiayaan konsumer atau multijasa yang diberikan oleh Bank kepada anggota koperasi yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) melalui Koperasi. Executing adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan Bank kepada Koperasi untuk disalurkan kembali kepada Anggota Koperasi.

Dibeberkannya, kredit tersebut adalah pinjaman tanpa agunan yang merupakan layanan Pemkot Semarang kepada pengusaha mikro atau kecil. Atas berbagai pertanyaan nasabah, sambung dia, lebih tepat dijawab oleh Dinas Koperasi dan UKM. Namun dalam forum tersebut tidak ada pejabat Dinkop&UKM yang hadir.

Pemimpin sidang M Sodri ketika diwawancarai soal tersebut memilih berprasangka baik, bahwa pihak sekretariat dewan atau lembaga DPRD mungkin tidak mengundang Dinkop&UKM karena forum Public Hearing dimaksudkan hanya untuk mendengar masukan dan aspirasi rakyat.

“Mohon maaf bila tadi belum mendapat jawaban tuntas. Kita maklumi saja bila tidak semua pihak terkait diundang. Karena memang forum Public Hearing hanya untuk menerima masukan dan aspirasi rakyat,” terang Sodri usai menutup sidang.

Related Articles

Back to top button