Nasional

RUU Cipta Kerja Resmi Disahkan, Ini Manfaatnya untuk UMKM dan Pekerja

SEMARANG, energibangsa.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akhirnya telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker). Setelah sebelumnya esensi RUU tersebut sempat menjadi perbincangan publik.

Nantinya RUU Cipta Kerja ini akan dibawa pada Rapat Paripurna guna pengambilan keputusan dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Dari pihak pemerintah, diwakili oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan jika RUU Cipta Kerja ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional

“RUU Cipta Kerja ini nantinya diharapkan bisa mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi sehingga pelayanan Pemerintahan akan menjadi lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NPSK) dan juga penggunaan sistem elektronik,” tuturnya.

Hingga saat ini perihal proses perizinan, administrasi dan birokrasi berusaha yang rumit dan lama, dan juga persyaratan investasi yang dirasa memberatkan masih menjadi kendala yang kerap ditemui dalam peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja.

Selain itu, perihal pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan koperasi yang belum berjalan secara optimal juga menjadi penghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja.

Adanya RUU Cipta Kerja ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dianggap dapat menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan.

Manfaat dari adanya RUU Cipta Kerja

Airlangga menuturkan jika manfaat dari adanya RUU Cipta Kerja ini diantaranya bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat dukungan melalui hal kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission).

Kemudian dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, persyaratan dan biaya murah yang dipermudah, sehingga pelaku UMKM memiliki legalitas yang sudah pasti. Kemudahan dalam pendirian koperasi dapat dilakukan dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 (sembilan) orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah dan kemudahan dalam pemanfaatan teknologi.

Mengenai Sertifikasi Halal, RUU Cipta Kerja juga memberikan jaminan dalam proses sertifikasi halal akan berlangsung cepat dan pasti. Pelaku UMK juga diberikan kemudahan tambahan dengan adanya biaya sertifikasi yang ditanggung pemerintah. Lembaga Pemeriksa Halal jangkauannya juga diperluas yang nantinya bisa dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.

Bagi masyarakat yang lahan perkebunannya masuk ke ranah hutan dipastikan akan memiliki akses pemanfaatan atas keterlanjuran lahan, masyarakat tetap bisa memanfaatkan hasil dari perkebunan namun dengan pengawasan dari pihak pemerintah.

Penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan juga diberikan kepada nelayan. Dengan adanya RUU Cipta Kerja, perizinan hanya membutuhkan satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perhubungan akan terus memberikan dukungan melalui standar keselamatan.

RUU Cipta Kerja juga akan mempercepat proses pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Bank Tanah juga akan mempercepat reformasi agraria dan redistribusi tanah.

Sedangkan bagi pekerja, RUU Cipta Kerja akan menjamin kepastian dari pemberian pesangon, dimana Pemerintah akan menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), tidak adanya pengurangan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.

Hak cuti haid dan cuti hamil yang sebelumnya telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan juga masih akan berlaku, sehingga bagi pekerja perempuan tetap bisa mendapatkan hak nya.

Penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi, dimana bagi pelaku pelanggaran administrasi akan dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran yang bisa menimbulkan K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) akan dikenakan sanksi pidana.

“Jaminan Kehilangan Pekerjaan menjadi bentuk perlindungan terhadap Pekerja yang terkena PHK, dalam bentuk manfaat adanya cash-benefit, upskilling dan upgrading, serta akses ke pasar tenaga kerja. Sehingga bisa mendapatkan pekerjaan baru, bahkan membuka usaha,” terangnya.

Dengan adanya RUU Cipta Kerja ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan tingkat produktivitas usaha. Tingkat kesejahteraan baik dari pekerja maupun pengusaha juga dapat semakin bertambah.

[Tata/EB].

Related Articles

Back to top button