Kabar IndonesiaNasional

Revisi Kebijakan Kartu PraKerja, Ini Daftar Orang yang Wajib Kembalikan Dana Bantuan

ENERGIBANGSA.ID – Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020.

Dikutip dari kompas.tv Perpres tersebut merupakan revisi dari Perpres Nomor 36 Tahun 2020 mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Dalam aturan baru tersebut, pada Pasal 31C diatur ketentuan baru bagi peserta Kartu Prakerja yang tidak sesuai syarat, namun telah menerima uang bantuan untuk biaya pelatihan.

Peserta yang tidak memenuhi syarat dan telah menerima bantuan biaya pelatihan diwajibkan untuk mengembalikan insentif tersebut.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan atau insentif tersebut kepada negara,” demikian aturan yang tertulis seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (10/7/2020).

Menurut aturan tersebut, peserta wajib mengembalikan uang biaya pelatihan dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak dikembalikan, manajemen pelaksana akan menggugat ganti rugi.

Yang Tidak Berhak Menerima Kartu Prakerja

Sebagai informasi, program Kartu Prakerja pada prinsipnya hanya ditujukan kepada para pencari kerja atau pekerja/ buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang dirumahkan, dan pekerja bukan penerima upah, apalagi pelaku usaha mikro dan kecil, jelas tidak termasuk kriteria.

Pencari kerja tersebut harus memenuhi persyararatan yakni memiliki kewarganegaraan Indonesia, berusia minimal 18 tahun, dan tidak sedang mengkuti pendidikan formal dimanapun.

Dalam program ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun. Anggaran sebesar itu diharapakan bisa menyasar dan menyelamatkan 5,6 juta pengangguran di Indonesia.

Setiap peserta Kartu Prakerja mendapatkan dana insentif sebesar Rp 3,55 juta. Rinciannya, sebesar Rp 1 juta untuk biaya pelatihan, Rp 2,4 juta insentif selama 4 bulan, dan Rp 150.000 sebagai insentif setelah mengisi survei terkait pelatihan yang dijalani

Dari pantauan tim energibangsa.id, Kartu Prakerja tidak bisa diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, kepala desa serta perangkatnya, dan direksi, komisaris serta dewan pengawas BUMN atau BUMD.

Nah, jika penerima Kartu Prakerja melakukan pemalsuan identitas atau data pribadi, Manajemen Pelaksana bisa melakukan tuntutan pidana.

“Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,” tulis pasal 31D beleid tersebut.

Hayooo, kemarin siapa yang memalsukan data atau pura-pura nganggur biar dapat bantuan pra-kerja? ngaku…. jangan sampai ada hal gratis yang membuat mental kita jadi pengemis!

Related Articles

Back to top button