Nasional

Resmi Disahkan, Berikut Hoax dan Fakta Seputar Omnibus Law

SEMARANG, energibangsa.id – Beberapa hari terakhir publik ramai memperbincangkan mengenai Omnibus Law. Omnibus sendiri merupakan suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat dengan tujuan menyasar satu isu besar yang memiliki kemungkinan untuk dicabut atau mengubah beberapa UU sekaligus, sehingga menjadi lebih sederhana.

Telah resmi disahkan pada Senin (5/10), pemerintah memiliki beberapa poin yang menjadi fokus utama dalam usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi negara. Poin-poin yang menjadi fokus utama diantaranya adalah Undang-Undang Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan UMKM.

Hingga saat ini poin cipta lapangan kerja masih menjadi kontroversi antara pekerja dengan pemerintah. Banyak pekerja yang menolak Omnibus Law, salah satu caranya adalah dengan mentrendingkan hastag-hastag di jagad media sosial.

Selain itu dikabarkan jika pekerja beramai-ramai melakukan aksi mogok kerja dimulai dari 6 – 8 Oktober. Hal tersebut dilakukan oleh pekerja karena mereka merasa jika Omnibus Law ini hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan namun merugikan bagi pekerja.

Menilik dari beberapa program yang telah tertera di dalam RUU Cipta Kerja, adanya Undang-Undang baru ini justru memberikan banyak keuntungan bagi pekerja dan perusahaan, dengan adanya berbagai kemudahan yang akan diberikan dan jaminan kerja yang akan didapatkan oleh pekerja.

Lantas, apa saja hoax dan fakta mengenai Omnibus Law?

Pertama

Hoax: Terdengar kabar bahwa pesangon akan dikurangi bahkan akan dihilangkan

Fakta: Pesangon akan tetap ada dengan adanya peraturan besaran yang tidak akan memberikan kerugian bagi pekerja. Bahkan telah dibentuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena PHK, sehingga ia tidak akan kehilangan program perlindungan dan juga penghargaan berbasis masa kerja tetap.

Kedua

Hoax: Upah minimum menurun

Fakta: Upah minimum tidak akan turun bahkan bagi para pekerja baru sekalipun. Upah minimum juga tidak diganti dengan upah per jam. Upah per jam hanya diperuntukan bagi pekerjaan yang berbasis data maupun ekonomi kreatif.

Ketiga

Hoax: Pekerjaan outsourcing semakin tidak jelas

Fakta: Kepastian mengenai hak pekerja outsourcing akan diperluas bukan diberi batasan. Bahkan RUU menyamakan status pekerjaan outsourcing dengan pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) maupun PKWTT ( Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu). Tenaga kerja asing khusus yang melakukan kegiatan maintance, vokasi, startup, kunjungan bisnis dalam waktu tertentu.

Keempat

Hoax: Tenaga Kerja Asing (TKA) buruh akan dipermudah kerja di Indonesia

Fakta: Tenaga Kerja Asing tertentu memang akan diberikan kemudahan dalam perizinan namun dengan jumlah terbatas (PKWT/PKWTT). Bukan Tenaga Kerja Asing buruh jumlah yang banyak.

Kelima

Hoax: Banyak hak cuti yang akan ditiadakan

Fakta: Beberapa jenis cuti seperti cuti haid, cuti hamil, cuti menikah, tetap mengacu pada UU berlaku UU No.13 tahun 2003 akan tetap diadakan.

Itulah beberapa hoax dan fakta mengenai Omnibus Law. Sebenarnya jika semua pihak terutama dari pekerja dapat memahami dan mengerti benar mengenai Omnibus Law, maka tidak akan ada aksi demo yang dilakukan. Dengan adanya Omnibus Law ini diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dan memberikan dampak yang baik bagi rakyat.

[Tata/EB/Kumparan].

Related Articles

Back to top button