Kabar Daerah

PWNU Jateng: RUU Cipta Kerja Tidak Boleh Lepas dari Pancasila

SEMARANG, energibangsa.id —RUU Cipta Kerja kembali diperbincangkan dalam sarasehan di Kantor PWNU Jateng, Jalan dr. Cipto 180 Semarang, Senin (19/10) malam.

Diskusi ‘gayeng’  itu menghadirkan nara sumber Muhammad Khafid dan Aly Masyhar dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), serta Nur Syamsuddin dari UIN Walisongo Semarang. Pengurus harian serta delegasi badan di bawah PWNU Jateng juga hadir pada kesempatan itu.

Hadir sebagai moderator diskusi, Agus Riyanto, Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng. Ia menjelaskan dirinya belum tahu draf RUU Cipta Kerja yang asli.

“Saya belum tahu, draf RUU Cipta Kerja yang benar. Apakah yang 1.028 halaman, ataukah draft yang 812 halaman. Karena, belum diundangkan dalam lembaran berita negara”, ujarnya.

Penjelasan narasumber

Nur Syamsuddin saat menyampaikan materi menjelaskan  perbedaan jumlah halaman draft RUU cipta kerja, bisa menjadi teknis, juga bisa menjadi substansi.

“Jika perbedaan jumlah halaman ini menyangkut substansi, maka bisa  dibatalkan secara keseluruhan oleh MK”, tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, memang RUU Cipta Kerja ini merevisi 79 UU. Namun perubahan ini menyangkut kemudahan investasi. Di samping itu diharapkan investasi yang dilakukan dapat menambah lapangan pekerjaan.

“Apapun badan hukum yang melakukan usaha secara profit, akan terkena ketentuan RUU Cipta Kerja ini. Jika terdapat pihak pemberi dan pencari kerja dalam badan hukum itu, maka akan terkena ketentuan dari RUU Cipta Kerja”, ujarnya.

Ali Masyhar yang menyoroti Omnibus Law dalam perspektif hukum menyampaikan, maksud Omnibus Law sebenarnya seperti kendaraan yang muatannya banyak.

“Kita belum punya “cerita sukses” dalam kodifikasi hukum. Sejak 1964 sudah ada inisiasi kodifikasi hukum, namun sampai saat ini belum terealisasi”, terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, meminjam istilah Dahrendorf, tentu ada teori konflik dan teori konsensus. “Sepertinya Pemerintah sedang memainkan kedua teori ini”, ujarnya.

Namun, lanjutnya, para pelaku hukum lebih berpijak pada asas kepastian hukum.

“Selama tidak ada hitam di atas putih maka belum ada kepastian hukum”, lanjutnya.

Regulasi berdasarkan Pancasila

Ia mengharapkan, pembentukan undang-undang jangan sampai lepas dari Pancasila sebagai perekat keutuhan bangsa.

Secara legalistik, partisipasi masyarakat sangat penting baik sebelum pembahasan oleh DPR, ketika pembahasan, dan setelah pembahasan.

“Dalam pengesahan RUU Cipta Kerja ini sangat membingungkan, karena ada 79 UU yang akan digabung dalam Omnibus Law ini”, tegasnya.

Ketua Komisi kebijakan publik Akhmad Syakir  menyoroti adanya penyempitan makna investasi karena hanya dilihat dari sisi PMA dan PMDN.

Padahal investasi hanya sekitar 15 persen, sedangkan yang 85 dari mana? Di lain pihak ada investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Misalnya pendidikan, ini bisa dilihat dari perspektif investasi, namun investasi SDM.

Sebuah produk adalah adanya pertambahan nilai yang dapat dinikmati. Di sisi lain, liberalisasi tidak dapat dibendung karena terkait dengan suplai dan deman. Pasar memang akan melahirkan alokasi yang efisien, namun pasar tidak menjamin adanya keadilan.

“Saya kira ini perlu adanya intervensi dari pemerintah, karena adanya amanat pasal 33 UUD 1945”, ujarnya.

Muhammad Hafid dari Unnes menyinggung, ada 1.6 juta guru yang belum memiliki sertifikat guru.

“Sebenarnya pemerintah mentargetkan tiga tahun semua guru harus bersertifikat, namun negara menghadapi kendala pendanaan”, ujarnya. (*)

Related Articles

Back to top button