fbpx
Nasional

PNS Wajib Baca! Begini Ketentuan ke Luar Daerah Saat Natal dan Tahun Baru

JAKARTA, energibangsa.id—Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) bepergian ke luar daerah selama periode libur Natal 2020 dan Tahun Baru 202.

ASN yang dimaksud, meliputi PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Larangan ini diatur dalam Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Covid-19.

SE tersebut berlaku sejak 21 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Meski begitu, aturan tersebut tidak saklek. Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi ASN melakukan perjalanan dengan memenuhi empat ketentuan.

1.Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 

2.Peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan daerah tujuan mengenai pembatasan keluar/masuk orang. 

3.Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

4.Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Kata MenPAN-RB

“ASN dan keluarganya diimbau untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode libur natal 2020 dan tahun baru 2021. Namun, bila terpaksa bepergian harus memerhatikan empat hal,” kata MenPAN-RB dalan SE tersebut.

Dalam SE MenPAN-RB Nomor 72 Tahun 2020 juga diatur tentang cuti bersama. SE ini menyebutkan, cuti bersama dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 17/2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 23/2020.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) juga diminta melakukan pengaturan pemberian cuti (selain cuti bersama) secara ketat, selektif, dan akuntabel kepada ASN di lingkungan instansinya selama akhir tahun ini.

“Kedisiplinan ASN menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan SE MenPAN-RB ini guna mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19,” tegas Menteri Tjahjo. (dd/EB)

Related Articles

Back to top button