fbpx
Nasional

PKS Maunya Revisi RUU Pemilu-Pilkada Sepaket, Ini 2 Poin Penting yang Diinginkan!

JAKARTA, energibangsa.id—Komisi II DPR RI membuka opsi revisi UU Pemilu tanpa merevisi UU Pilkada. Namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersikap tetap ingin revisi UU Pemilu dan Pilkada dalam satu paket.

“PKS tetap pada posisi satu paket revisi UU Pemilu dan UU Pilkada tapi apresiasi pada fraksi-fraksi yang mau membahasnya”, kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Jumat (26/2/2021), seperti dikutip dari detikcom.

“Baik pada kondisi revisi UU Pemilu saja atau kedua RUU. Jauh lebih sempurna jika revisi disatukan UU Pemilu dengan UU Pilkada,” ujarnya.

Poin yang diusulkan PKS

Lantas, usulan macam apa yang hendak ingin revisi oleh PKS?

Mardani menyebut jadwal pilkada diubah ke 2022-2023 dan ambang batas pilpres diturunkan paling tinggi 10 persen.

“Untuk UU Pilkada adalah jadwal 2022 dan 2023 di on-kan. Untuk UU Pemilu PKS mengusulkan ambang batas Pilpres dan Pilkada diturunkan maksimal 10% kursi atau 15% suara,” ujar Mardani.

“Ini untuk menyehatkan demokrasi kita,” sambung anggota Komisi II DPR RI ini.

Tak tepat jika barengan di 2024

Pemilu hingga pilkada dilakukan serentak pada 2024 dinilai tak tepat.

Hubungan partai politik (parpol) dengan masyarakat dinilai menjadi sempit.

“Penyatuan Pileg, Pilpres dan Pilkada pada satu tahun kalender buruk bagi interaksi parpol dengan rakyat hanya sekali dalam lima tahun,” imbuhnya.

Pembahasan revisi UU Pemilu yang sebelumnya mengatur jadwal pilkada tak dilanjutkan Komisi II DPR.

Kini Komisi II membuka opsi pembahasan revisi UU Pemilu tanpa merevisi UU Pilkada. (*)

Related Articles

Back to top button