fbpx
Nasional

Perkuat Fungsi Pengawasan DPRD di Daerah, Ketua Komisi II DPR RI Dukung Peninjauan Kembali Perpres No. 33

SEMARANG, energibangsa.id—Akhir pekan lalu, Sabtu (27/03/21), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD Kabupaten Se-Indonesia Timur.

Melengkapi Rakor tersebut, panitia juga menyelenggarakan Seminar Nasional ADKASI yang berlangsung di Hotel Claro Makassar.

Dihadiri sekitar 250 peserta dari 74 Kabupaten/Kota se-Indonesia Timur, kegiatan ini mengusung tema “ADKASI mendorong perbaikan regulasi DPRD dalam memperkuat fungsi dan pengawasan DPRD di daerah”.

Dalam Rakor, ditegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah pemerintahan di daerah.

Disebutkan pula, hadirnya DPRD memperkuat tata kelola pemerintah daerah terutama dalam hal mendengarkan aspirasi rakyat.

Oleh karenanya, memperkuat peran DPRD dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat menjadi bagian penting.

Fungsi DPR

DPRD dalam aktivitasnya lengkap dengan beberapa fungsi, yaitu fungsi legislasi yang bertugas berbentuk peraturan daerah (perda) bersama dengan kepala daerah, dalam hal ini ialah Bupati atau Walikota.

Kemudian fungsi anggaran yang ada bersama kepala daerah menyusun serta menetapkan Anggaran Pendapatan yang adaatau Belanja Daerah (APBD) tiap tahun.

Selain itu, DPRD juga menjalankan peran pengawasan sebagai upaya melaksanakan undang-undang, peraturan daerah serta peraturan kepala daerah.

Terkait hal itu, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Lukman Said menyinggung lahirnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

“Peraturan Presiden tersebut mengatur perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan membatasi dan mengungkung DPRD untuk melakukan pertemuan-pertemuan rakyat”, ungkapnya.

Hal itu, karena di bawah garis yang ditetapkan, tidak sesuai dengan kondisi riil di daerah, sehingga mereka meminta dilakukan revisi.

“Dimasa pandemi ini kita sudah sepakat bahwa semua anggaran yang di refocusing ini harus berfokus pada pertumbuhan ekonomi disetiap Kabupaten/Kota akan kami awasi.” kata Lukman Said.

Lahirkan UU sendiri?

Lebih jauh, Lukman bersepakat bahwa DPRD akan melahirkan undang-undang tersendiri, yang saat ini masih berpatokan UU Perpres No. 23.

Disebutkan pula, supaya lebih berwibawa DPRD ini berjuang untuk mengusulkan kepada negara bahwa DPRD harus punya undang-undang tersendiri.

“Saya berharap Bapak Presiden Joko Widodo dari apa yang dibicarakan dan dipikirkan teman-teman DPRD dan saya akan menyampaikan kepada Bapak Presiden”, pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan bahwa
pihaknya dari awal mendukung Perpres No. 33 ditinjau kembali.

Hal itu berdasarkan masukan aspirasi dari DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi, yang mempunyai keterbatasan untuk melakukan aktifitas dengan adanya Perpres No. 33.

Telah menyampaikan ke pemerintah

Doli juga menyampaikan ke Mendagri dan Kemenpan RB agar menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah.

Adanya Perpres No. 33 ini dimaksudkan bahwa anggota DPRD selain pejabat publik juga seorang politisi yang setiap hari berkomunikasi dengan rakyatnya sehingga membutuhkan fasilitas itu.

“Dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai direspon oleh pemerintah Pak Menkopolhukam akan mengkoordinasikan soal peninjauan kembali tentang Perpres No. 33 ini.” pungkasnya.

Untuk memperjelas keterangan itu, energibangsa berupaya mengklarifikasi kepada Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Sayangnya, hingga artikel ini diterbitkan, Ahmad Doli belum memberikan respon berarti. (*)

Related Articles

Back to top button