fbpx
Nasional

Perhitungan Gaji 2021 Berubah Total, Simak Sini!

SEMARANG, energibangsa.id—Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2021 dipastikan tidak akan berkurang alias penuh tanpa adanya potongan. Meskipun ada rencana pemerintah melakukan perombakan komponen gaji. Formulasi gaji PNS ditetapkan berdasarkan beban kerja, tanggung jawan dan risiko pekerjaan.

Pemerintah saat ini juga berencana merombak komponen gaji. Pembahasan itu saat ini tengah dibahas oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, melalui koordinasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disederhanakan menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

Dasar capaian kerja

Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Tak hanya gaji pokok yang tetap, pemerintah juga memastikan THR dan gaji ke-13 untuk PNS akan diberikan secara penuh. Artinya, tidak ada potongan tunjangan kinerja (tukin) seperti yang diberikan pada tahun ini.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Oleh karenanya, ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja.

“Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum Covid-19. Nanti akan dilakukan monitoring implementasinya di 2021, sebelum dilaksanakan,” kata Askolani.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan saat ini pihaknya tengah mempercepat perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses gaji PNS. Salah satunya dengan melakukan reformasi sistem pangkat dan penghasilan, termasuk di dalamnya gaji dan tunjangan, serta fasilitas PNS.

“Apakah tahun depan berlaku, ini masih dalam pembahasan sambil menunggu semua persyaratan terpenuhi. Terlebih sekarang pemerintah fokus kepada penanganan Covid-19,” ujar Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Hayomo Dwi Putranto saat menjadi pembicara dalam Rakornas Kepegawaian BKN Virtual 2020, dikutip CNBC Indonesia, Senin (21/12/2020).

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Hayomo Dwi Putranto menjelaskan aturan baru gaji PNS berlaku bila semua instansi sudah melakukan tiga hal sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Manajemen PNS.

Pertama, seluruh instansi sudah melakukan penyusunan analisa jabatan sesuai perkembangan yang ada saat ini.

Kedua, semua instansi sudah selesai melakukan evaluasi jabatan sehingga untuk semua jabatan yang ada di instansi itu harus punya kelas jabatan.

Ketiga, anggaran sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Haryomo mengatakan, secara substansial sistem penggajian PNS yang awal mulanya berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem berbasis harga jabatan (job price), didasarkan pada nilai jabatan (job value).

Adapun nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan (job evaluation) yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat. (*)

Related Articles

Back to top button