fbpx
Nasional

Percaya Ngga Percaya, Kartu Prakerja Diperebutkan 23 Juta Orang Lho!

ENERGIBANGSA.ID (Semarang) — Sejumlah 23 juta (23.171.233) Warga Negara Indonesia (WNI) sudah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta Kartu Prakerja, demikian diinfokan detikcom, Rabu (16/9).

Hingga saat ini, program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sudah membuka pendaftaran hingga gelombang ke-8.

Berikut fakta terkini mengenai kartu prakerja.

1. Hanya 12 Juta Pendaftar yang Lolos Verifikasi Akhir

Dari 23 juta pendaftar, Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja mencatat hanya 18 juta orang yang lolos tahap verifikasi email, dan berlanjut ke tahap selanjutnya.

Dari 18 juta itu, hanya 13,4 juta orang yang lolos tahap verifikasi NIK dari Dukcapil, dan selanjutnya hanya 12 juta pendaftar yang lolos tahap verifikasi nomor telepon.

Selanjutnya, sampai gelombang ke-7, PMO mencatat total penerima Kartu Prakerja yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) PMO berjumlah 3.880.918 orang.

Nantinya, jumlah penerima atau peserta Kartu Prakerja akan bertambah lagi 800.000 orang sesuai kuota yang telah ditetapkan untuk gelombang ke-8.

2. Realisasi Insentif Kartu Prakerja Capai Rp 1,6 T

PMO Kartu Prakerja mencatat sebanyak 1,2 juta peserta sudah menarik insentif Rp 600.000/bulan, baik penarikan tahap pertama sampai keempat. Dengan total itu, maka sebanyak Rp 1,6 triliun insentif Kartu Prakerja sudah dicairkan kepada para peserta.

PMO juga telah melakukan survei terhadap lebih dari 450.000 peserta Kartu Prakerja. Salah satu hasil evaluasi ialah penggunaan bantuan atau insentif tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif PMO Prakerja Denni Puspa Purbasari, dari hasil survei, insentif paling banyak digunakan peserta Kartu Prakerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“96% dari insentif itu dipakai untuk membeli bahan pangan, 75% penerima Kartu Prakerja mengatakan untuk membayar listrik, 69% untuk beli bensin/solar, 68% untuk beli pulsa/paket internet, 60% untuk transportasi,” kata Denni, Selasa (15/9).

Namun, hasil survei berbeda di setiap provinsi. Menurutnya, di DKI Jakarta insentif Kartu Prakerja lebih banyak digunakan untuk membayar cicilan motor, utang, dan sebagainya.

3. Penyebab Insentif Gagal Cair

Ada beberapa penyebab insentif gagal cair antara lain data NIK yang tidak masuk data Dukcapil, lalu juga nomor telepon pribadi yang sudah tak aktif.

Selain itu, penyebab lain adalah nomor rekening yang sudah tak aktif, atau menggunakan nomor rekening orang lain. Persoalan upgrade e-wallet juga bisa menghambat, pasalnya insentif Kartu Pra Kerja ini selain disalurkan lewat BNI, juga lewat e-wallet seperti Gopay, OVO, dan LinkAja.

“Sebanyak 78% pilihan penerima Prakerja untuk menyalurkan insentif-nya itu lewat e-money, bukan rekening bank. Nah ketika e-money maka ini harus melalui proses pertautan rekening dan e-KYC. Nah ini yang kami berusaha terus meningkatkan literasi digital keuangan dari penerima, supaya persoalan NIK, nomor telepon, link, unlink itu bisa diselesaikan,” jelas Denni.

Meski begitu, menurutnya dari proses pencairan insentif peserta, PMO mencatat hanya 0,5% yang mengalami persoalan hingga gagal cair.

4. Gandeng DANA hingga Shopee Jadi Mitra

Pemerintah akan menggaet e-wallet DANA, juga Shopee, Bank Mandiri, dan BRI untuk menjadi mitra pembayaran insentif Kartu Prakerja. Denni mengatakan, keempat calon mitra tersebut sudah menandatangani Memorandum of Understanding (Mou) dengan PMO.

Namun, masih banyak tahap yang harus dilalui keempat calon mitra tersebut untuk nantinya resmi menjadi saluran pembayaran insentif Prakerja.

“Tetapi ini masih MoU. Finalnya kan masih perjanjian kerja sama. Karena yang memuat hal-hal yang lebih detail, teknis tentang hak dan kewajiban dan sebagainya itu ada di perjanjian kerja sama,” terang Denni.

5. Pelatihan Tatap Muka Diundur Lagi

Pelatihan tatap muka atau offline dari program Kartu Prakerja awalnya direncanakan pemerintah untuk dimulai sejak Agustus 2020 lalu. Namun, PMO Prakerja memutuskan untuk kembali menunda pelatihan offline hingga waktu yang belum ditentukan karena masih tingginya kasus virus Corona (Covid-19).

Selain itu, protokol kesehatan yang harus diterapkan dalam pelatihan offline juga akan menambah beban biaya kelas karena jumlah pesertanya akan berkurang.

“Pelatihan offline jangan dulu diselenggarakan demi memastikan tidak hanya masalah ekonomi yang challenging sekarang, tetapi juga kesehatan dari peserta,” kata Denni. (detikcom).

Related Articles

Back to top button