fbpx
Opini / Gagasan

Peran Stakeholder dan Asa Mengatasi Bencana Musiman

Oleh: Mawahib Afkar, aktivis GP Ansor dan anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi Partai Golkar

ENERGIBANGSA.ID—Force majeur senantiasa ada dan menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal ini pemerintah di semua tingkatan dan segenap stakeholder harus selalu hadir dengan penanganan tercepatnya.

Regulasi dengan segenap konsiderasinya sudah di siapkan. Namun dalam prakteknya masih saja belum maksimal.

Di Jawa Tengah, bencana dengan segenap variannya terasa seperti museum. Harus dilakukan pengkajian ulang kebijakan secara mendesak untuk pemetaan skala prioritas.

Dalam dimensi skala prioritas secara agama adalah “hifdzun nafs” meyelamatkan manusianya terlebih dahulu baru yang lainnya. Banjir dan longsor selalu saja menjadi tradisi rutin selain erupsi merapi yang masih selalu mengintai.

Skala prioritas bencana

Kabupaten Kudus dan sekitarnya, misalnya, di awal tahun ini banjir bertubi-tubi melanda. Disusul longsor di Kecamatan Gebog Kudus.

Hulu-hilir banjir selama ini selalu menjadi kegelisahan masyarakat yang terlintasi genangan banjir baik antardesa, antarkecamatan maupun antarkota.

Sudah saatnya penanganan banjir hulu sampe hilir menjadi skala prioritas kebijakan pembangunan di semua level pemerintah.

BNPB dengan program DESTANA (Desa Tangguh Bencana) telah sesuai Perka BNPB no 01/2012 namun belum tersosialisasi dengan baik hingga ke pemerintah desa.

Padahal program tersebut sangat baik, setidaknya pengurangan resiko bencana ditingkat lokal. Di Kabupaten Kudus sendiri telah ada Perda No 4/2011 dan Perbup No 13/2015 tentang Pedoman Umum Penanganan Bencana.

Hal itu hendaknya bisa mengarah pada fasilitasi pembentukan destana yang hanya meliputi daerah-daerah yang menjadi ‘hotspot’ bencana.

Peraturan mengenai kerja sama daerah/ kerja sama desa juga perlu dilaksanakan untuk memetakan cluster bencana. Sekaligus memperkuat kebijakan mendesak terkait insfrastruktur irigasi, normalisasi sungai, maupun pembuatan embung atau waduk kewilayahan.

Banjir memang tidak berdiri sendiri. Semua ada hulu dan hilirnya.

Peran perusahaan

Perusahaan-perusahaan besar juga diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah dalam pananganan bencana.

Hal ini, terutama ‘income’ perusahaan juga dari fasilitas publik yang menyerap tenaga kerja massal. Banyak industri di Kudus yang berskala multinasional diharapkan turut serta dalam setiap penanganan bencana kemanusiaan.

Menjadi ironi jika daerah Tanggulangin yang menjadi maskot ‘Gerbang Kretek Kudus’ masih saja tergenang banjir bercampur limbah industri.

Mirisnya, fenomena itu terjadi hingga berminggu-minggu dan belum juga ada solusi nyata.

Pemompaan yang harus dilakukan sedini mungkin demi meyelamatkan ribuan nyawa di pemukiman hanya sebatas pemandangan tradisi tahunan.

Sinergisitas stakeholder baik pemerintah, komponen masyarakat dan perusahaan-perusahaan sangat diharapkan untuk menangani bencana secara cepat dan tepat.

Bencana memang menjadi hukum alam, tapi antisipasi bencana adalah tindakan mulia. Semoga pandemi dan segala bencana di negeri ini segera sirna. Sedangkan kehidupan ekonomi masyarakat bisa terbangum kembali. (*)

Related Articles

Back to top button