fbpx
Ekonomi & Bisnis

Pensiunan PNS Bisa Dapat Rp1 Miliar, yang Benar Aja?

SEMARANG, energibangsa.id—Dilansir dari CNBC Indonesia, beberapa waktu belakangan, kabar pensiunan PNS bisa mendapatkan dana pensiun hingga Rp1 miliar.

Semua berawal dari pemaparan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat penandatanganan komitmen pembangunan Pelayanan Publik yang dilihat melalui kanal Youtube Kementerian PAN & RB, Selasa (2/3/2021).

“Kami dengan Taspen juga sudah diskusi bagaimana pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan Taspennya bisa mencapai Rp1 Miliar,” kata Tjahjo.

Berdasarkan perbincangan tersebut, Tjahjo mengatakan kemungkinan bagi pensiunan PNS yang mendapatkan tunjangan pensiun hingga Rp1 miliar terbuka cukup lebar.

“(Setelah) diitung-itung bisa,” katanya.

Dua hari berselang, dalam acara IMPACT di CNBC Indonesia TV, Tjahjo kembali buka suara terkait hal itu.

Semua itu berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan dana pensiun untuk PNS yang dikenal dengan skema yang didanai penuh.

Ia menjelaskan sebelum adanya pandemi Covid-19, dan dengan adanya perampingan jabatan fungsional, lebih mengefektifkan dan membuat efisien kinerja PNS. Semua itu akhirnya harus menyesuaikan pendapatannya.

Sementara, kata Tjahjo, banyak PNS yang tidak bisa menabung karena kondisi keuangannya yang pas-pasan.

Dia berbagi pengalamannya saat duduk menjadi anggota DPR selama puluhan tahun dan mencoba membandingkan dengan PNS yang lain.

“Saya hampir 25 tahun jadi anggota DPR, begitu saya mendapatkan dari Taspen hanya Rp200 juta, uang tunai, satu kali. Pensiunan ada setiap bulan Rp3,8 juta,” tuturnya.

“Pegawai yang paling-paling-paling Rp10 juta, Rp15 juta dari Taspen. Begitu pensiun kaget dia. Biasa ada tunjangan kesehatan, ini tidak. […] Saya menteri ada operasi, begitu tidak, kembali ke gaji pokok awal, kata Tjahjo lanjutkan.

Oleh karena itu, Tjahjo pun kemudian berbicara kepada Taspen selaku lembaga pengelola dana pensiun PNS untuk merombak tata kelola dana pensiun.

Tujuannya agar PNS bisa mendapatkan dana yang banyak usai purna bakti tugas.

Potongan untuk dana pensiun

Tjahjo ingin ada beberapa persen pendapatan yang diterima oleh PNS, baik dari gaji pokok atau tunjangan yang bisa dipotong untuk dana pensiun.

“Semakin besar dipotong untuk disepakati, nanti di masa tugas sekian puluh tahun, dia bisa menerima. […] Taspen siap kasih besar, tapi dari awal dikelola,” tuturnya.

Sebenarnya kata Tjahjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memiliki wacana untuk mengadakan subsidi untuk para pensiunan.

Pasalnya PNS dengan tunjangan yang naik terus, ditambah mendapat gaji ke-13, sementara dana pensiunan dana tidak pernah naik.

“Sampai Bu Sri Mulyani sebelum pandemi punya ide bahwa beliau subsidi pensiunan. […] Sampai sudah dipersiapkan ada subsidi sekian persen, tapi karena ada pandemi Covid jadi angan-angan. Tapi ke trek, akan mengarah ke sana,” tuturnya.

Untuk diketahui, skema dapen PNS pay as you go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun Taspen ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Skema fully funded

Sementara dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar, karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay (THP) yang jumlahnya lebih besar.

Sehingga dana pensiun yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, ready viewed pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja.

Saat ini, APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan.

Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada Pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar 3,1 juta orang.

Dengan skema fully funded yang akan dilakukan ini, bisa memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya.

Selain itu, skema terbaru ini diklaim juga akan mengurangi beban APBN.

Menteri PAN RB (periode 2016-2018) Asman Abnur, sebelum lengser dari jabatannya, sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pensiun fully funded adalah Korea Selatan.

Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan dana pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS.

Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai US$4 ribu per bulan sementara uang pensiun yang diterima US$350 per bulan

“Tapi catat, mereka bukan memotong gaji. Tapi masing-masing pemberi kerja dan pemberi kerja membayar iuran. Akumulasi semua total yang dicadangkan akan dikembalikan saat pensiun,” ujarnya mengutip CNN Indonesia kala itu. (*)

Related Articles

Back to top button