Kabar IndonesiaNasional

Pengesahan RUU Ditunda, Jokowi Minta Pasal 218 dan 219 Dihapuskan

ENERGIBANGSA.ID – Rapat konsultasi membahas RUU yang menuai penolakan masyarakat telah dilakukan pada Senin (23/9/2019) di Istana Negara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.

Jokowi menyampaikan keberatannya terkait RUU KUHP pasal 218 sampai 219 dan meminta agar pasal tersebut dihapuskan.

Erma Suryani, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Demokrat membenarkan bahwa Presiden Jokowi secara khusus menyebut pasal penghinaan terhadap presiden dalam rapat tersebut.

Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa dirinya merasa tidak perlu ada pasal itu.

Alih-alih sependapat dengan Presiden Jokowi, Erma justru kekeh agar pasal terkait penghinaan perangkat negara disahkan.

Beliau bahkan menyatakan bahwa pembuatan RUU KUHP ditujukan untuk kepentingan negara dan bukan untuk kepentingan Presiden Jokowi maupun anggota DPR semata.

Selain meminta secara khusus agar pasal penghinaan terhadap presiden dalam RUU KUHP dihapuskan, Presiden Jokowi dalam rapat tersebut juga meminta agar pengesahan empat Rancangan Undang-Undang yang lain ditunda.

RUU yang ditunda pengesahannya antara lain RUU Pertahanan, RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba) , RUU KUHP, dan RUU Lembaga Permasyarakatan.

Lalu, bagaimana dengan suara dan keinginan masyarakat yang telah mereka sampaikan melalui aksi unjuk rasa beberapa pekan terakhir? Apa pendapat Sobat Energi mengenai penundaan ini?

  • Artikel ditulis oleh Talitha Ulfa Raissa, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro.

Related Articles

Back to top button