fbpx
Kabar Daerah

Pemprov Jateng Menyiapkan Rp 1,4 Triliun Untuk Penanganan COVID-19

Imbas di sektor perekonomian yang diakibatkan COVID- 19 mulai terasa, spesialnya untuk buruh di Jawa Tengah. Semenjak timbul permasalahan awal pada dini Maret sampai Jumat( 3/ 4) kemarin, nyaris 3 ribu buruh terserang Pemutusan Ikatan Kerja( PHK). Ratusan buruh yang lain dirumahkan tanpa upah.

“ Dari permasalahan awal 2 Maret hingga dengan 3 April kemarin, terdapat 2. 869 buruh di- PHK serta 454 dirumahkan,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Sabtu( 4/ 4). Menjawab perihal tersebut, Ganjar mengaku sudah mempersiapkan jaring pengaman ekonomi. Anggaran sebesar Rp 1, 4 triliun disiapkan.” Pemprov Jateng sudah mempersiapkan Rp 1, 4 triliun buat penindakan COVID- 19 ini. Serta dekat Rp 1 triliun buat jaring pengaman ekonomi,” kata Ganjar.

Tidak hanya hendak dibantu dana tersebut, kata Ganjar, buruh yang terserang PHK ataupun yang dirumahkan pula bakal menemukan sokongan dorongan melalui Kartu Pra Kerja. Rencananya dini bulan ini bakal diluncurkan.

Kartu Pra Kerja ini masuk dalam jaring pengamanan ekonomi COVID- 19. Wujud bantuannya berbentuk bayaran pelatihan untuk warga Indonesia yang mau mempunyai ataupun tingkatkan keterampilannya.” Jawa Tengah menemukan kuota Kartu Pra Kerja sebanyak 241. 705. Buat teknis lagi disiapkan, terlebih ini informasi penerimanya sangat dinamis,” kata Ganjar.

Buat memperoleh kartu tersebut, cocok petunjuk Departemen Tenaga Kerja, warga terlebih dulu mesti mendaftar online di prakerja. go. id.

Bukan cuma mereka yang ditimpa PHK ataupun dirumahkan, kartu tersebut pula berlaku buat para pencari pekerjaan ataupun seluruh masyarakat Indonesia yang berumur 18 tahun ke atas serta tidak lagi sekolah ataupun kuliah.

” Registrasi dibuka 7 April online. Buat Jawa Tengah total anggarannya menggapai Rp 1, 497 triliun,” katanya.

Nantinya para pemegang kartu tersebut bakal menerima sebagian sarana dengan total nominal dorongan Rp 3, 5 juta.

Rinciannya, tiap bulan mereka menerima insentif sebesar Rp 600 ribu sepanjang 4 bulan. Ditambah bayaran survei senilai Rp 50 ribu sebanyak 3 kali serta pelatihan online satu kali senilai Rp 1 juta.

” Hingga dari itu pemkab ataupun pemkot mesti lekas bergerak mengumumkan pada warga baik buat registrasi online ataupun pengusulan siapa saja yang terdampak,” katanya.

Related Articles

Back to top button