fbpx
Ekonomi & Bisnis

Pemprov Jateng dan Mbizmarket Kolaborasi Luncurkan ‘Blangkon Jateng’

SEMARANG, energibangsa.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan Mbiz untuk memanfaatkan platform perdagangan elektronik B2B (business to business e-commerce).

Melalui program Blangkon Jateng (Jawa Tengah Belanja Toko Online) untuk penyediaan barang dan jasa maksimal hingga Rp50 juta per transaksi.

Pemanfaatan platform B2B e-commerce ini adalah standar prosedur dari lingkungan pemerintah.

Hal ini untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Kami sangat senang dan bangga terpilih untuk mendukung Pemprov Jateng untuk melakukan transformasi digital pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah,” kata CEO Mbiz, Rizal Paramarta, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/2/2021).

Dukungan pemerintah

Selain menghadirkan infrastruktur untuk dukungan transaksi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, Mbiz juga berharap dapat membantu pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Jawa Tengah, dengan membuka jaringan pasar secara nasional.

Pemprov Jateng dan Mbizmarket Kolaborasi Luncurkan 'Blangkon Jateng'
Ilustrasi Mbizmarket

Rizal menambahkan, selama masa pandemi, Mbiz dan Mbizmarket mengalami pertumbuhan bisnis yang signifikan.

Kinerja penjualan dicatat naik dua kali lipat dibanding tahun 2019.

Kenaikan angka penjualan tersebut didorong dari keberhasilan Mbiz dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan dari perusahaan swasta dan juga pemerintah provinsi daerah.

“Tentunya, kerja sama Mbizmarket dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat direplikasi oleh pemerintah provinsi lain di tanah air,” tambah Rizal.

Budaya digitalisasi

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah, Ir Yuni Astuti MA, menyampaikan, Blangkon Jateng adalah perubahan budaya kerja menuju digitalisasi pengadaan barang/jasa.

Tujuan ini memberikan kemudahan dan perluasan bagi usaha kecil mikro dan koperasi dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Blangkon Jateng juga diharapkan mendorong UMK Go Digital, menjadikan pengadaan lebih inklusif, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memanfaatkan marketplace dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP), dan yang tidak kalah penting meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJP,” ungkapnya.

Menurut Yuni, kabupaten/kota di Jawa Tengah juga diharapkan dapat melakukan digitalisasi pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp50 juta per transaksi melalui marketplace. (Nicola/EB)

Related Articles

Back to top button