Kabar Indonesia

Pemkab Kudus Serukan Taubat Birokrasi dari Korupsi

ENERGIBANGSA.ID – Setelah ramai kritik dan pro-kontra di media sosial mengenai tertangkapnya mantan Bupati Kudus dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada beberapa waktu lalu. Kabupaten Kudus bisa jadi percontohan dalam upaya melawan korupsi. Pasalnya setelah penangkapan tersebut, benar-benar membuat para aparatur sipil negara (ASN) di Kudus takut.

Pemkab Kudus di bawah pimpinan Plt Bupati Hartopo pun mengajak semua ASN di Kudus untuk bertobat dari korupsi. Dia meminta semua jajaran ASN di Pemkab Kudus untuk segera melakukan upaya perbaikan diri.

Hari ini mereka mengikuti koordinasi, supervisi, dan pencegahan (korsupgah) korupsi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dengan tema Menuju Kudus Baru di Gedung Setda 4 Kudus, Rabu (7/8/2019).

“Acara ini digelar memang kaitannya dengan adanya OTT KPK lalu. Kalau nggak ada OTT, mungkin diadakannya nanti. Ini atas imbauan Pak Gubernur agar Kudus ada perubahan,” kata Plt Bupati Kudus M Hartopo dikutip energibangsa.id

“Gubernur berharap ada perubahan. Ya perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga bisa berubah,” ujar Hartopo dilansir detik.com

Ia mengimbau ASN memulai sikapnya dengan transparan, terbuka, dan tidak melakukan manuver. Dia berharap di dinas tidak ada duri di dalam daging. Dia juga berharap tidak ada lagi manuver yang terjadi di Kudus.

Bagi Hartopo ini berlaku secara mutlak, jika ada yang salah, maka harus diingatkan. Terutama para kepala dinas untuk mengingatkan bawahannya yang salah.

“Yang ada manuver kaya kemarin karena di-back-up¬†seseorang. Artinya, dia sendiri berani (bermanuver) meski (kelasnya) staf. Kepala dinasnya kalah. Tidak ambil tindakan (malah mengikuti manuver),” ujar dia.

Secara terpisah, Sekda Kudus Sam’ani Intakoris juga menegaskan hal yang sama. Adanya OTT KPK harus menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk semuanya.¬†

“Dulu-dulu yang terjadi, ya sudah, menapak ke depan yang lebih baik. Saya sampaikan tobat birokrasi,” kata Sam’ani.

Menurut dia, tobat birokrasi adalah ajakan menghindari praktik korupsi, pungli, gratifikasi, jual-beli jabatan, dan sejenisnya. 

“Kita dulu potensi melakukan satu hal. Tapi sekarang kita tinggalkan. Kita sesuaikan dengan norma yang ada, tidak ada korupsi, pungli, gratifikasi, dan jual-beli jabatan. Tobat birokrasi,” imbuh dia.

Semoga setelah ini semua pejabat dan ASN di Kudus tidak ada lagi hal-hal yang berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme beserta turunan-turunannya seperti penyalahgunaan jabatan, pungli, suap dan sebagainya.

Bagaimana, apakah semua ASN di Kudus, sudah taubat birokrasi ?

Related Articles

Back to top button