fbpx
Nasional

Pemerintah Pastikan 398 Ribu Guru Honorer & Tenaga Pendidik Dapat Subsidi Gaji

ENERGIBANGSA.ID (Semarang) – Budi Gunadi Sadikin, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) memberitahukan mengenai subsidi gaji untuk pegawai honorer dalam sektor pendidikan. Terhitung hingga 14 September 2020 sebanyak 398.637 subsidi gaji untuk pegawai telah dibagikan.

Hingga kini, Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) terus melakukan akselerasi dalam penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu program yang menjadi andalan Satgas PEN adalah subsidi gaji yang diperuntukan untuk tenaga kependidikan dan tenaga honorer di Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah.

“Subsidi sebesar Rp 600 ribu per bulan diberikan dalam per dua bulan sejak diluncurkan pada 27 Agustus oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) bekerja sama dengan BPJamsostek,” ujar Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (17/9).

Budi juga menyatakan jika tenaga honorer pendidik yang mendapatkan subsidi gaji adalah yang sudah tercantum sebagai peserta BP Jamsostek. Subsidi ini menjadi bagian dari Program Subsidi Gaji untuk pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta/bulan, termasuk pekerja non-ASN di kementerian dan lembaga.

Namun untuk karyawan BUMN tidak termasuk ke dalam daftar.

Hingga 14 September 2020 kemarin, jumlah anggaran yang telah dibagikan dalam program subsidi gaji sebesar Rp 7 triliun (17,43%) dari pagu Rp 37,87 triliun.

“Hingga akhir tahun, 15,72 juta pekerja ditargetkan dapat menerima subsidi ini. Saat ini data terkait guru honorer akan terus diverifikasi. Semoga jumlahnya dapat bertambah lagi,” ungkap Budi.

Budi menuturkan bahwa sejak terbentuk pada 20 Juli, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) melalui Satgas PEN, telah membantu menyalurkan anggaran pemulihan ekonomi nasional sebanyak Rp 87,58 triliun. Satgas PEN akan terus berupaya mendorong agar penyerapan anggaran mitigasi tersebut mencapai Rp 100 Triliun hingga akhir kuartal III.

“Target agar penyerapan bisa mencapai Rp 100 Triliun pada kuartal III merupakan bagian dari proses yang krusial untuk menetralkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif pada kuartal II,” kata Budi.

Budi menjelaskan, PDB Indonesia sekitar 1 triliun dolar AS atau Rp 14.500 triliun. Jika dibagi empat kuartal, maka diperoleh PDB sebesar Rp 3.600 triliun per kuartal. Namun dengan pertumbuhan minus 5,3% pada kuartal lalu, maka 5,3% dari Rp 3.600 triliun akan didapati angka pertumbuhan yang terkoreksi sekitar minus Rp 188 triliun.

Budi juga mengungkapkan hingga  per 14 September 2020, penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional sudah mencapai Rp 240,9 triliun (34,6%) dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun. Dari jumlah ini, penyerapan klaster program PEN yang didorong Satgas PEN yaitu di sektor perlindungan sosial, UMKM, dan Kementerian/Lembaga/Pemda mencapai Rp 204,97 triliun.

Budi menambahkan, program baru lain yang diluncurkan pada Agustus 2020 yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro sudah mencapai penyerapan sebesar Rp 13 triliun atau 61 persen dari total pagu anggaran Rp 22 triliun, menjangkau 5,5 juta penerima manfaat dari target 9,1 juga usaha mikro.  

“Pemerintah juga berencana menaikkan penerima manfaat menjadi 12 juta untuk program ini,” kata Budi. (EB/republika).

Related Articles

Back to top button