fbpx
Kabar Daerah

Apa Kabar Rencana Pembangunan Tol Semarang-Demak?

SEMARANG, energibangsa.id—Kementerian PUPR menargetkan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak seksi II rampung pada Juni 2022.

Tercatat pada Januari 2021 lalu, progres pembangunan seksi Sayung-Demak sudah mencapai 30,53% untuk pembebasan lahan dan 10,56% untuk fisik.

Pengerjaan tol Semarang-Demak itu dilakukan dengan skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU).

Adapun pembangunannya terbagi menjadi dua seksi. Seksi I (Semarang-Sayung) sepanjang 10,69 km dan seksi II (Sayung-Demak) sepanjang 16,31 km.

Masih seputar polemik lahan

Hingga awal Maret lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak kembali menerima audiensi ganti untung pembebasan lahan jalan tol Semarang – Demak.

Audiensi itu bertempat di Ruang Pimpinan DPRD pada Senin (8/3/2021) lalu. 

Dilansir dari Bisnis, Selasa (9/3/2021), ganti untung pembebasan lahan jalan tol tersebut hingga kini masih menjadi polemik antara warga Desa Karangrejo, Wonosalam, dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi.

Ketua DPRD Kabupaten Demak Sri Fahruddin Bisri Slamet mengungkapkan segala pekerjaan yang telah dilakukan KJPP harus bisa dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, seharusnya tidak ada rahasia dan data itu menjadi milik publik yang dapat diakses secara umum karena hasilnya sudah keluar. 

“Jika data dirahasiakan terus, gimana kita bisa menilai. Orang kerja sesuai aturan saja bisa tidak sempurna. Kok mereka merasa sempurna sekali,”ujar Sri seperti dikutip dari Bisnis.

“Padahal kerja mereka dibiayai uang negara. Saya melihat ada ketidakberesan terkait data tersebut,” ungkapnya.

Kerahasiaan data berdasarkan UU

Sementara perwakilan KJPP Sih Wiryadi, Adi mengatakan, dirinya tidak bisa menampilkan hasil penilaian tersebut.

Sebab menurutnya, data tersebut merupakan data rahasia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adi juga disebut mengakui bahwa penilaian atas harga ganti untung sudah sesuai.

“Tim Penilai terdiri atas 10 orang, 8 orang di lapangan dan 2 orang sebagai viewer sudah melakukan perbandingan dengan beberapa sample harga tanah. Baik sample yang ada di Kabupaten Demak dan daerah lain,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Ahmad Mustafid mengaku siap melaksanakan apa yang direkomendasikan Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Ia akan mengumpulkan beberapa data dan berkoordinasi dengan warga Desa Karangrejo, Wonosalam, secara langsung.

Pihaknya juga akan langsung terjun ke lapangan untuk menyesuaikan data yang ada. 

“Kami siap menerima warga di kantor. Kami juga akan terjun ke lokasi langsung,”ujarnya.

“Soal masalah dengan KJPP nanti kami koordinasikan dengan panitia pelaksana proyek tol ini, yang mana memang tanggungjawab meraka,” pungkasnya. (dd)

Related Articles

Back to top button