fbpx
Kabar Daerah

Peduli Pembangungan Jawa Tengah, Bang Saleh Dorong Pemprov Jateng Optimis Tingkatkan Pendapatan Daerah

ENERGIBANGSA.ID – Perpres nomor 79/2019 telah melahirkan Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Brebes, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan Perpres nomor 109/2020 yang mendorong lahirnya Kawasan Industri Terpadu Batang.

Mohammad Saleh, ST, MEn, Ketua Pansus Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yang juga merupakan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, menyebut perpres tersebut sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian Jawa Tengah.

Namun, Pemerintah Provinsi Jateng selalu bersembunyi di balik alasan pandemi. Pandemi telah berlangsung hampir dua tahun. Ekonomi nyaris lumpuh, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih terkesan pesimis dalam memasang prediksi laju ekonomi bertumbuh, dalam target indikator kinerja utama pada perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018 – 2023.

Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Perubahan RPJMD Mohammad Saleh, ST, MEn, usai melakukan studi banding dari pemprov DIY dan Pemprov Jatim dan Focus Grup Discussion berberapa waktu yang lalu.

Dorongan Positif

“Dilihat dari target yang dipasang tidak tercermin optimisme, Pemerintah Provinsi tidak mampu mengolah ribuan kendaraan proyek di Jateng dikonversi menjadi pemasukan pajak daerah, juga belum terlihat terobosan mengambil potensi pendapatan dari lahirnya kawasan industri ini bagi pemerintah,” kritiknya.

“Berbeda dengan Pemprov Jatim yang berhasil mengoptimalkan perpres tersebut untuk menata ekonomi di era pandemi dengan mencapai PAD (Pendapatan Asli Daerah ) yang justru melebihi capaian target dari 15 triliun menjadi 17 triliun di tahun 2020,” lanjutnya.

Dalam perubahan target untuk indikator kemiskinan sampai 2023, dikoreksi dari 7,8 % naik 10,27 % , pengangguran terbukanya juga naik 5,67 %, pertumbuhan ekonomi dipasang turun dari 6.0% menjadi 5,29%,

“Pemerintah Jawa Tengah masih beralasan Covid 19 sebagai penyebabnya, padahal KSPN Borobudur terus berjalan, KI Kendal, KIT Batang sudah lari kencang, masak target 7% dari pemerintah pusat tidak berani kita pasang minimal mendekati, diangka 6,2% ?” sindirnya.

Maka indikator yang dirubah target, maupun indikator yang dihapus dan indikator baru menunjukkan perubahan yang sangat signifikan yaitu indikator yang dirubah targetnya 557 indikator (49,37%), indikator yang dihapus 322 indikator (28,54%), indikator baru 322 indikator (28,54%).

“Jadi kami masih akan mengkaji perubahan-perubahan indikator tersebut sesuai dengan Permendagri atau tidak? Memenuhi syarat untuk perubahan perda RPJMD atau malah membuat baru perda RPJMD? Tentu kita harus optimis bukan pesimis. Kita (harus) niat bekerja, jangan hanya pasrah terhadap keadaan,” jelasnya. (eb)

Related Articles

Back to top button