fbpx
Nasional

PDIP: Pilkada Tak Perlu Dimajukan ke 2022

SEMARANG, energibangsa.id— Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai tak perlu melakukan revisi Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Pilkada. Partai berlambang banteng moncong putih itu ingin pilkada tetap digelar serentak pada 2024.

Diketahui, draf revisi UU Pemilu yang akan dibahas mengatur tentang pilkada berikutnya pada 2022 dan 2023 mendatang. Bukan 2024 seperti diatur dalam UU yang saat ini masih berlaku.

“Tidak perlunya perubahan UU Pilkada tersebut mengingat pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang merupakan salah satu materi muatan pokok undang-undang tersebut guna menjaga kesinambungan dan kesesuaian jadwal antara pileg, pilpres dan pilkada 2024,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam keterangannya, Rabu (27/1).

Tak perlu di 2022 atau 2023

Djarot menyatakan pilkada tak perlu digelar pada 2022 atau 2023. Menurutnya, pilkada serentak tetap harus dilaksanakan pada 2024 bersamaan dengan gelaran pemilihan legislatif dan presiden.

“Sebaiknya pilkada serentak tetap diadakan pada 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah,” ujarnya.

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengatakan perubahan belum perlu dilakukan karena aturan pelaksanaan pilkada serentak pada 2024 belum dijalankan. Djarot mempertanyakan alasan pihak-pihak yang ingin merevisi aturan yang belum pernah dijalankan itu.

“Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam UU tersebut belum dijalankan, bagaimana perubahan akan dilakukan? Jadi dilaksanakan dulu tahun 2024, baru dievaluasi,” ujarnya.

Djarot menyebut partainya hanya setuju mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak, khususnya terkait pelaksanaan. Menurutnya, persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undangnya. Ia mengatakan pemerintah dan DPR tak perlu membuang-buang energi untuk merevisi UU Pilkada.

“Lebih baik fokus kita mengurus rakyat agar segera terbebas dari Covid-19. Pelaksanaan Pilkada yang penting untuk dievaluasi, bukan perubahan UU-nya,” kata anggota Komisi II DPR RI itu.(cnn)

Related Articles

Back to top button