fbpx
Nasional

Pamer Gajinya di Medsos, Hervina Dipecat sebagai Guru Honorer; Malang juga Nasibnya …

SEMARANG, energibangsa.id—Baru-baru ini dunia pendidikan menunjukkan kabar keprihatinan yang dialami Hervina.

Ia adalah guru honorer yang telah 16 tahun mengabdi SDN 169 Desa Sadar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hervina dipecat gara-gara mengunggah foto gaji Rp700 ribu di medsos. Tragisnya, pemberhentiannya konon karena sudah ada guru PNS.

Pertimbangkan honorer

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur mengatakan, penempatan guru aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) seharusnya mempertimbangkan keberadaan honorer.

Ini untuk mencegah terjadinya pemecatan terhadap guru honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun di sekolah bersangkutan.

Mansur menambahkan, penempatan tambahan guru PNS di SDN 169 Desa Sadar tanpa mempertimbangkan keberadaan guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun lamanya.

Ia menganggap kasus Hervina di SDN 169 Desa Sadar sebagai bentuk ketidakcermatan dalam memetakan kebutuhan guru.

“Kepala daerah harus mengevaluasi kebijakan Dinas Pendidikan yang kurang cermat dalam penempatan dan pemerataan guru di wilayahnya”, ujar Mansur, Minggu (14/2), seperti dikutip dari JPNN.

Bertahap dengan gaji kecil, berharap jadi PNS

Mansur juga mengungkapkan, banyak guru honorer di berbagai sekolah negeri tetap bertahan dengan gaji kecil karena berharap diangkat ASN.

Mereka berharap diangkat menjadi PPPK dan kalau beruntung menjadi PNS.

Bisa juga sekadar menjadi pekerja kontrak pemerintah daerah, seperti terjadi di Provinsi DKI Jakarta dengan istilah KKI (kontrak kerja individu). Di mana para guru honorer bersedia digaji seikhlasnya dari kepala sekolah.

Misalnya guru honorer di salah satu SMP negeri ada empat guru honorer yang belum berstatus KKI bersedia dibayar hanya Rp1 juta per bulan.

“Mereka bertahan dengan harapan bisa diangkat menjadi KKI dan PPPK,” ungkap Mansur.

Melihat pengorbanan guru honorer ini, Mansur mengatakan, sangat tidak adil kalau kepala sekolah main pecat. Seharusnya guru honorer diberikan kesempatan ikut tes PPPK maupun CPNS.

Apalagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuka rekrutmen 1 juta guru PPPK di mana masing-masing guru honorer diberikan kesempatan ikut tes tiga kali. (*)

Related Articles

Back to top button