Nasional

Pakar Intel: Ada Pihak Lain Dibalik Demo Tolak Omnibus Law

SEMARANG, energibangsa.id – Stanislaus Riyanta, seorang pengamat intelijen berpendapat mengenai aksi demo yang terjadi untuk menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah terjadi karena ada pihak yang memprovokasi mahasiswa dan juga buruh.

Alasannya karena gerakan dari dua kelompok tersebut selalu berlandaskan dari hati nurani dan solid. Sedangkan Stanislaus menilai jika aksi demo yang dilakukan ini dilakukan demi tujuan politik dalam kurun waktu pendek.

“Gerakan moral yang selama ini dibangun oleh mahasiswa maupun buruh selalu berlandaskan dari hati nurani dan memiliki karakter yang sangat solid. Namun dari aksi yang mereka lakukan sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak ketiga yang berusaha untuk menyusup dan memprovokasi dengan tujuan politik dalam jangka waktu pendek,” ungkapnya.

Stanislaus memiliki pemikiran demikian karena dirinya menganggap jika beleid sapu jagat (omnibus law) dibentuk demi kemajuan perekonomian dan menebas birokrasi yang panjang. Kemudian penyebab selanjutnya adalah adanya hoaks mengenai UU Cipta Kerja yang lebih banyak beredar daripada fakta yang sebenarnya di kalangan buruh dan juga mahasiswa.

“Hal ini bisa menjadi salah satu bentuk kegagalan pemerintah, terlebih bagi DPR, bagaimana cara mereka mengkomunikasikan ke konstituennya berkaitan dengan UU Cipta Kerja yang dibahas,” lanjutnya.

Adanya hal ini, Stanislaus mengungkapkan jika kejadian tersebut sebagai sebuah momentum penguatan literasi supaya masyarakat mendapatkan informasi yang sudah terbukti keabsahannya. Lalu, ia juga mendorong pemerintah agar memberikan ruang dialog public sebelum membuat maupun mengesahkan suatu kebijakan dan regulasi, agar hal seperti ini tidak terulang kembali.

Seorang akademisi Universitas Indonesia Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur mengatakan jika ada sekitar 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah. Hal ini menunjukkan jika kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia saling tumpang tindih sehingga kemudahan berusaha di bawah negara-negara ASEAN yang lain.

Sedangkan hingga saat ini dari pihak pemerintah masih mencoba untuk menyelesaikan perihal tersebut guna mendatangkan investor. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk UU Cipta Kerja yang masih menuai pro kontra hingga sekarang.

Syurya mengungkapkan jika adanya UU Cipta Kerja ini sebenarnya turut memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan juga perlindungan terhadap UMKM seperti dalam hal pengurusan pembentukan Perseroan Terbatas (PT).

“Dengan adanya UU Cipta Kerja, PT untuk sebuah UMKM menjadi lebih mudah didirikan oleh perseorangan yang tidak membutuhkan akta pendirian. Hanya dengan pernyataan pendirian perseroan yang telah disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM,” ujarnya.

[Tata/EB].

Related Articles

Back to top button