Nasional

Omnibus Law: Upah Buruh Terlalu Tinggi, Bagaimana di Negara Lain?

SEMARANG, energibangsa.id — Masih menjadi permasalahan di kalangan buruh tentang pengaturan upah minimum pada Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) menduga dalam UU Cipta Kerja upah dibuat seminim mungkin.

Hal tersebut dikarenakan anggapan yang ada mengenai upah tenaga kerja di Indonesia terlalu tinggi, apalagi jika dibandingkan dengan negara yang lain.

“Kalau dibilang upah minimum Indonesia tertinggi, kita lihat upah yang ada di buku yang dikeluarkan oleh ILO. Indonesia itu tidak dibawah dan juga tidak tinggi, Indonesia berada di tengah jumlah upahnya” ungkap Said

Menurut Said, faktanya berkata lain justru masih ada negara-negara di Asean yang upahnya lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Ia pun menjabarkan survey International Labour Organization/Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada survei terakhir di tahun 2014-2015 upah pekerja Indonesia masih berada di bawah upah pekerja di Vietnam, hingga Thailand.

“Berapa Indonesia per bulan? US$ 174 per bulan. Berapa Vietnam? US$ 181 per bulan, bahkan kita di bawah Vietnam. Kemudian berapa Malaysia, dia US$ 526, dan Filipina US$ 256, lalu Thailand US$ 326,” tambahnya.

Pihaknya pun tidak setuju dengan upaya pemerintah dalam mengecilkan upah buruh dalam UU Cipta Kerja tersebut. Salah satunya yakni dengan mengatur Upah Minimum Kabupaten/Kota yang bersyarat, dengan melihat laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebelumnya, Said mengungkapkan pengaturan harusnya UMK tidak perlu bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota harus tetap ada. Sebab UMK setiap Kabupaten/Kota berbeda nilainya.

“Tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahaan baju atau perusahaan kerupuk. Karena itulah di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara,” ucapnya.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan upah minimum tepat diatur dalam ketentuan UU 13 tahun 2003 dan PP 78 tahun 2015.

“Jadi upah minimum ini tetap kita atur kemudian ketentuannya tetap mengacu Undang-undang 13 Tahun 2003 dan PP 78 2015 memang selanjutnya tetap diatur Peraturan Pemerintah,” kata Ida.

Ida menuturkan, Peraturan Pemerintah ini akan mengatur lebih detail formula upah.

“Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi,” tambahnya. (dhanti/EB/detik).

Related Articles

Back to top button