Opini / Gagasan

­Omnibus Law dan Jalan Terjal Pulihkan Ekonomi Indonesia

Oleh: Didik T. Atmaja, Redaktur Energi Bangsa.id

energibangsa.id — Omnibus Law Cipta Kerja sejatinya diharapkan mampu mendorong perputaran roda ekonomi RI secara lebih cepat. Diharapkan UU ‘sapu jagat’ ini bisa mendatangkan investasi lebih banyak, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Tapi sayangnya, realita itu jauh dari ekspektasi yang diharapkan. Meminjam statement Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, Omnibus Law Cipta Kerja justru menjadi blunder. Rancangan UU yang belum lama ini disahkan, justru memantik gejolak politik yang cukup besar di dalam negeri.

Ancaman virus Covid-19 yang lebih dari 7 (tujuh) bulan menjadi ‘momok’ hampir seluruh masyarakat, kini justru tak dihiraukan. Gelombang aksi massa yang turun ke jalan berbuntut rusuh di berbagai kota.

Tak hanya Jakarta, di luar ibukota seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya hingga luar Pulau Jawa tak luput rusuh. Protes penolakan UU Cipta Karya meluas hampir di seluruh Indonesia.

Infrastruktur, kendaraan Polri dan pemerintah, serta lainnya menjadi sasaran amukan pendemo. Pun dengan massa yang terlibat, tak hanya dari kalangan buruh. Mahasiswa hingga pelajar dan santri dikabarkan turut serta ambil bagian sebagai pelaku demonstrasi.

Jadi Blunder ?

Omnibus Law Cipta Kerja yang diimpikan pemerintah bisa saja bertujuan baik, demi terwujudnya investor masuk ke Tanah Air. Namun jika terjadi maraknya aksi penolakan pekerja, elemen masyarakat yang merasa dirugikan akan membuat investor merombak ulang komitmennya itu.

Logikanya, investor jelas menginginkan stabilitas politik. Namun jika kerusuhan terus terjadi, para investor tetap khawatir situasi penolakan omnibus law mengarah ketidakpastian hukum pada omnibus law itu sendiri.

Kenyataan ini jelas bukan pertanda baik bagi investor. Sebaliknya, yang ada justru pesimistis terhadap stabilitas politik Indonesia. Terlebih, jika penolakan Omnibus Law Cipta Kerja akan berlanjut ke ranah hukum. Jika di-judicial review Mahkamah Konstitusi investor dikhawatirkan ragu untuk menanamkan uangnya ke Indonesia.

Blunder, upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional menjadi tak mulus. Pertanyaanya, apakah calon investor kelimpungan, maju-mundur melihat fenomena aksi penolakan yang berbuntut kerusuhan dalam negeri? Semoga tidak! (*)

Related Articles

Back to top button