fbpx
Kabar Indonesia

NU-Muhammadiyah Minta Pilkada Ditunda, Ini Respon KPU Jateng

ENERGIBANGSA.ID  (Semarang) — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah untuk menunda tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Permintaan itu dilandasi kecemasan akan pandemi virus corona di Indonesia yang belum berakhir.

Pernyataan penundaan Pilkada PBNU disampaikan langsung oleh Ketua Umum Said Aqil Siraj.

“Meminta agar KPU RI, Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020,” kata Said dalam keterangan resminya, Minggu (20/9) lalu.

Said berpendapat, melindungi kelangsungan hidup manusia dengan protokol kesehatan sangat penting dilakukan. Sebab, penularan Covid-19 di Indonesia telah mencapai tingkat darurat.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga meminta kepada KPU, pemerintah, partai politik dan semua pihak terkait untuk mengutamakan keselamatan masyarakat.

“Untuk menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan,” kata Sekretaris Umum Abdul Mu’ti dalam konferensi pers virtual, Senin (21/9) kemarin.

PP Muhammadiyah lalu meminta Kementerian Dalam Negeri dan DPR untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Menurutnya, pelanggaran protokol Kesehatan sudah tampak sejak tahapan awal pilkada.

“Kita lihat baru pendaftaran dan sosialisasi saja terjadi klaster-klaster baru. Bahkan kita liat kekhawatiran semua pihak pelaksanaan pilkada tidak mematuhi protokol, perayaan-perayaan dilakukan, dan pengumpulan massa tetap terjadi,” kata Mu’ti.

Tanggapan KPU Jateng

Menanggapi permintaan dua organisasi massa (ormas) Islam terbesar di Indonesia, Ketua Komisi Pemilihan Ulum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom tidak banyak berkomentar.

“Wah kalau soal itu otoritasnya ada di KPU (pusat) itu”, ungkapnya singkat, saat dikonfirmasi energibangsa.id, Senin (21/9) kemarin.

Sementara itu, anggota Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, keputusan penundaan Pilkada tidak dapat diambil oleh KPU, tapi harus disetujui bersama pemerintah dan DPR. Opsi penundaan Pilkada 2020 karena Covid-19 pun telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020.

“Kita lihat dari aspek hukum sebetulnya sudah diatur mekanismenya di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020. Maka lembaga yang berwenang mengambil keputusan itu tentu tidak hanya KPU, tetapi KPU, DPR dan Pemerintah,” kata Raka, Minggu (20/9).

Lebih lanjut dia menjelaskan, sebelum adanya kesepakatan bahwa Pilkada ditunda, KPU tetap melaksanakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020. PKPU itu berisikan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan. (dd/EB).

Related Articles

Back to top button