fbpx
Nasional

Nasib, nasib! Ketua PDIP Kendal Terseret Kasus Bansos, Simak!

SEMARANG, energibangsa.id— detikcom, Jumat (19/2/2021) lalu merilis artikelnya, Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Akhmat Suyuti, diperiksa KPK terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Corona.

KPK mendalami soal pengembalian sejumlah uang yang diterima Akhmat dari mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB) dalam perkara korupsi tersebut.

Pemeriksaan terhadap Akhmat dilakukan oleh penyidik KPK pada Jumat (19/2/2021) lalu. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Matheus Joko Santoso.

Menarik! Baca Juga: Korupsi Proyek Pengadaan Tenaga Medis dan Teknis Rapid Test Antigen, Mungkinkah?

“Akhmat Suyuti (Ketua DPC PDIP Kab. Kendal) didalami pengetahuannya terkait dengan adanya pengembalian sejumlah uang oleh saksi yang diduga diterima dari tersangka JPB melalui perantaraan pihak lain,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Siapa lagi yang diperiksa?

Selain Akhmat, KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada dua orang saksi lainnya. Keduanya adalah pengacara Hotma Sitompul dan istri Matheus Joko Santoso, Elfrida Gusti Gultom.

Penyidik KPK juga memeriksa Elfrida Gusti Gultom, istri dari Matheus Joko Santoso, tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Corona.

Dari Elfrida, KPK menyita berbagai dokumen terkait perkara tersebut.

Menteri Juliari Diganti Risma; Ini Strategi Risma Tangani Bansos, Cek Disini!

Elfrida diperiksa penyidik KPK pada hari ini. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka suaminya sendiri yakni Matheus Joko.

“Kepada saksi dilakukan penyitaan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara sekaligus dikonfirmasi perihal perolehan harta dari tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) di tahun 2020,” ucap Ali.

Tersangka Bansos

Dalam kasus dugaan korupsi bansos Corona, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebagai salah satu tersangka.

Dia dijerat bersama empat orang lainnya, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke.

Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos. Sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos. (*)

Related Articles

Back to top button