Opini / Gagasan

Menyoal Regulasi yang Sarat Kritik di Tengah Pandemi yang Kian Pelik

UU yang digodok memang sangat krusial, namun harus diketahui banyak pihak. Publik pun harus tenang, tidak gaduh

Dewi Aisyah, Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir , Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

energibangsa.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mensahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna yang diadakan pada hari Senin, 5 Oktober 2020. RUU yang dibahas sejak 20 April hingga 3 oktober 2020 itu telah mengalami pembahasan 64 rapat paripurna. Namun nyatanya, produk hukum tersebut tetap mendapat sorotan publik.

Rakyat menuding bahwa DPR kehilangan hati nurani, sekaligus menghianati mereka. Dalam rapat paripurna, tercatat sembilan fraksi sepakat atas RUU Cipta Kerja. Namun dua fraksi, yakni PKS dan Partai Demokrat tetep gigih menolak pengesahan. Meski demikian, rancangan itu tetap saja disahkan sebagai regulasi.

Poin yang disoroti

Pasca pengesahan, publik akhirnya bereaksi mengecam dan menolak RUU Cipta Kerja. Diantaranya ada 15 bab dan 174 pasal yang menjadi poin untuk disoroti, terutama para buruh dan karyawan.

Pertama, soal penghapusan upah minimum. Hal ini merupakan salah satu poin yang ditolak oleh serikat buruh. Penghapusan upah minimum regional (UMR) diganti dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) membuat upah pekerja lebih rendah.

Kedua, adanya waktu/ jam lembur yang lebih lama. Hal ini tertera pada RUU Omnibus Law (Bab IV). Pada Pasal 78 disebutkan waktu kerja lembur yang hanya dapat dilakukan paling banyak empat jam dalam sehari, dan jika dikalkulasi menjadi 18 jam dalam satu minggu.

Ketentuan itu tentu lebih lama dibanding yang tertera dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, yang mana menyebut kerja lembur dalam sehari maksimal hanya tiga jam dan jika dikalkulasi menjadi 14 jam dalam seminggu.

Ketiga, ikhwal kontrak seumur hidup dan rentan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu poin pada Pasal 61 mengatur perjanjian berakhir pada saat pekerjaan selesai. Hal itu dinilai sangat merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dalam membuat kesepakatan.

Sebab jangka waktu kontrak akan berada di tangan yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi. Bahkan, hal yang dikhawatirkan pengusaha dapat mem-PHK sewaktu-waktu.

Keempat, ijin perekrutan tenaga asing (TKA). Hal itu seperti tertera dalam Pasal 42 tentang kelonggaran izin bagi TKA. Poin ini menjadi salah satu poin paling ditentang pihak serikat kerja. Jika mengacu pada UU 2003, TKA diwajibkan mendapatkan ijin tertulis dari menteri yang ditunjuk.

Pun, jika mengacu pada Perpes Nomor 20 Tahun 2018, TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMITA).

Pengesahan RUU Omnibus Law akan mempermudah perizinan perusahaan sponsor TKA serta hanya memerlukan RPTKA saja. Hal ini tentu akan menjadi ancaman dan berdampak buruk bagi tenaga kerja lokal.

Kelima, poin-poin lain seperti sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum dihilangkan. Artinya, tidak ada denda bagi pengusaha yang telat membayar upah.

Pekerja yang di PHK karena mendapat Surat Peringatan hingga tiga kali (SP-3) tidak lagi mendapat pesangon. Pekerja yang mengundurkan diri juga tidak mendapat apa-apa. Demikian pula pekerja yang di PHK karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak lagi mendapat pesangon.

Pekerja yang di PHK karena alasan perusahaan tutup akibat rugi secara terus-menerus selama dua tahun, PHK akibat pensiun sakit berkepanjangan, serta cacat akibat kecelakaan juga tak mendapat pesangon.

Blunder?

Sependapat dengan Najwa Shihab dalam videonya, pemerintah seyogyanya fokus pada problem besar Covid-19. Hal itu jauh lebih penting ketimbang membahas RUU Omnibus law Cipta Kerja yang justru dinilai tak transparan.

Berdasarkan data BNPT, jumlah kasus positif (per 9 Oktober 2020) sebanyak 320.564 kasus, dengan angka kematian sebesar 11.580 orang. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara ke-21 penyumbang kasus positif, dan ke-17 kasus kematian terbesar di dunia.

Tingginya angka positif dan kasus kematian akibat covid-19 memang sungguh pelik. Namun di sisi lain, akibat penolakan UU Cipta Kerja justru para buruh dan mahasiswa turun kejalan melakukan aksi demonstrasi. Mereka sedang berjuang, menyoal RUU yang disahkan itu. Tragisnya, demonstrasi tak hanya sekali terjadi melainkan bergelombang. Dan fenomena itu hampir terjadi di pelosok negeri. Miris!

Keputusan yang kontroversif sejatinya tak layak dipegang teguh. Mengambil keputusan besar, tentu harus dipikirkan secara matang. Bukan sebaliknya, pembuatan undang-undang nampak hanya sekejap mata. Sudah saatnya pemerintah fokus pada persoalan pandemi Covid-19. Jika angka positif telah dapat ditekan, baru seluruh elemen secara berdampingan memikirkan persoalan ekonomi ini.

UU yang digodok memang sangat krusial, namun harus diketahui banyak pihak. Publik pun harus tenang, tidak gaduh. Sedangkan keputusan harus dapat disepakati semua pihak serta transparan. Buruh dan masyarakat luas harus menjadi titik terpenting dalam keputusan itu. Jangan ada pihak yang dirugikan. (*)

Related Articles

Back to top button