fbpx
Opini / Gagasan

Menyoal Marwah dan Keberanian KPID

Jangan ada lagi pepatah;ada KPID Jawa Tengah dan tidak, sama saja’

Oleh: Kholik Idris, Anggota Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Provinsi Jawa Tengah

ENERGIBANGSA.ID—UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, mengamanatkan Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), termasuk di Provinsi Jawa Tengah.

KPID ini sebenarnya memiliki posisi yang sangat vital sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat  terhadap kegiatan penyiaran di daerah.

Secara khittah, KPID memiliki posisi, marwah dan manfaat yang luar biasa stategis. Terutama,  ditengah kehidupan masyarakat yang makin modern, komunal dan dinamis, utamanya terkait dengan keterbukaan informasi.

Dalam konteks ini, KPID memiliki marwah yang cukup besar sebagai representasi   publik. Fungsinya, memproteksi dan mengadvokasi masyarakat dari intervensi dan dominasi informasi  yang acapkali merusak kondisi sosial.

Diakui atau tidak, masyarakat seringkali menerima informasi yang disajikan oleh pelaku  penyiaran yang luput dari unsur mencerahkan.

Tragisnya, informasi tersebut acapkali mengandung unsur hoax, serta bertentangan dengan nilai moral, semangat kebangsaan  dan ajaran agama.

Fenomena itu, berimbas pada ketidakadilan, cenderung  berpihak pada pemilik modal, memunculkan sentimen diskriminatif dan  memihak pada golongan atau kelompok tertentu.

Bahkan mengarah pada eksploitasi secara berlebihan dimensi sensasionalitas demi kepentingan ekomomi semata.  

Tak boleh mandul

Besarnya persolan informasi ditengah masyarakat itu mestinya bisa dikawal dan diadvokasi oleh KPID. Terutama, jika dirinya memiliki marwah yang kuat serta keberanian dalam ‘mengeksekusi’ lembaga/ pelaku penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran hak-hak publik yang merugikan masyarakat.

Di sinilah KPID diuji marwah dan keberaniannnya. Jangan hanya rekomendasi atas sanksi yang diberikan direalisasikan dalam bentuk peringatan/ teguran tertulis saja—yang lebih bersifat normatif semata.

Dalam konteks ini, seakan tidak seimbang dengan posisi dan kewenangan yang dimiliki KPID. Mandul.

KPID secara kelembagaan juga terbukti, tak banyak dikenal (tidak popular) dihadapan publik. Sehingga terasa kontradiktif dengan posisinya sebagai lembaga penyambung partisipasi publik.

Hal ini terjadi karena sangat jarang sekali KPID membuat keputusan yang berani, populer dengan mengambil resiko apapun, demi membela kepentingan  publik.

Tantangan ke depan

Ke depan, KPID harus benar-benar berubah, menunjukkan taringnya. Meski demikian, ada beberapa hal penting yang patut dilakukan secara mendesak

Pertama, KPID sebaiknya membuat survey/ mencoba menelusi tingkat pengenalan lembaga ini di masyarakat. Hal itu perlu dilakukan agar ada barometer; sesungguhnya tingkat popularitas KPID berada pada level berapa?

Hal ini penting diwujudkan, karena sampai saat ini sangat jarang masyarakat yang tahu/ kenal dengan KPID. Di sisi lain, KPID dicap sebagai wadah partisipasi publik dalam dunia penyiaran. Ironis.

Kedua, KPID yang seakan menempati ‘zona aman dan nyaman’ harus segera berbenah. Revitalisasi itu penting, karena selama ini cenderung berjalan normatif, serta kurang berani dalam berpihak pada kepentingan publik.

Maka posisi KPID yang independen harus benar-benar mampu menjalankan prinsip ‘bebas-merdeka’. Ke depan, KPID pantas mengambil terobosan-terobosan penting demi publik.

Patut digaris bawahi, rekruitmen calon anggota KPID membutuhkan waktu yang cukup panjang. Mulai pendaftaran, hingga digelarnya uji kelayakan oleh Komisi A DPRD (bidang Hukum dan Pemerintahan).

Para legislator tersebut nantinya akan mememilih calon anggota KPID yang paling layak untuk ditetapkan (disahkan) sebagai komisioner. Maka, sudah sepantasnya harus diimbangi dengan terobosan kinerja dan keberanian untuk melindungi  hak-hak publik di masa mendatang.

Dukungan dan legitimasi yang kuat

KPID sejatinya mendapat legitimasi yang kuat. Oleh karenanya, jika posisinya yang kuat dan strategis tak dimanfaatkan dengan baik maka itu sama halnya menyia-nyiakan legitimasi yang diberikan oleh wakil rakyat.

Jika tak adanya penampakkan marwah lembaga yang independen, maka seakan seleksi anggota KPID yang melibatkan banyak pihak menjadi mubazir. Sesungguhnya, legitimasi yang diberikan legislatif adalah sarana untuk melahirkan komisioner-komisioner terbaik.

Anggota KPID harus banyak tampil di muka publik baik secara kelembagaan maupun personal. Agar lebih dikenal masyarakat dan kinerjanya bisa terukur.

Pun, hal itu sesuai khitahnya. Bahwa KPID adalah wadah  penyalur partisipasi  publik terkait masalah penyiaran, bukan lembaga teknis yang bekerja secara rutin dan normatif semata.

Jika ke depan KPID tetap tidak memiliki gebrakan, adem ayem, maka lebih baik di masa depan tidak perlu lagi diadakan fit and proper test. Itu nampak tak seimbang dengan outputnya dihadapan publik.

Karena itu, komisioner KPID Jawa Tengah harus merubah tampilan; memberikan terobosan progresif, populis dan berani memihak kepentingan publik. Toh, posisinya yang kuat juga dilindungi oleh undang-undang.

Tentu, publik tak berharap jika KPID Jawa Tengah ke depan hanya terdengar saat masa seleksi, uji kelayakan dan penetapan. Namun setelah itu mati suri

Jika kondisi itu kembali terjadi, maka proses rekruitmen dari awal sampai akhir terkesan mubazir. Jangan ada lagi pepatah; ‘ada KPID Jawa Tengah dan tidak, sama saja’. (*)

Related Articles

Back to top button