Opini / Gagasan

Meninjau Kembali Kurikulum Kampus Merdeka

Oleh: Irma Yuliani*

Kebijakan menuju kampus merdeka harus didasarkan pada konsep dan paradigma yang matang, terutama dalam hal mendudukan permasalahan, tantangan dan juga peluang

ENERGIBANGSA.ID – Belum selesai persoalan kurikulum sebelumnya, terutama di lingkungan perguruan tinggi, kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai merumuskan wajah baru kurikulum berbasis kampus merdeka.

Irma Yuliani, Dosen IAIN Surakarta

Hal ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan mahasiswa sebagai ladang kelinci percobaan, tapi harapannya transformasi ini dapat membawa mahasiswa menuju actual learner dan menjadi future pro bagi masa depan.

Empat kebijakan utama yang dikeluarkan oleh kemendikbud pada kurikulum kampus merdeka di antaranya yaitu pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi berbadan hukum, dan yang terakhir adalah hak belajar tiga semester di luar program studi.

Dari keempat kebijakan tersebut rupanya kebijakan yang terakhir paling banyak disoroti oleh stake holder di lingkungan perguruan tinggi. Bahkan berbagai webinar dalam bentuk focus group discussion, workshop, hingga seminar mulai digalakkan oleh stake holder kampus agar dapat menemukan pola dan juga merumuskan pedoman yang tepat dalam menjalankan kurikulum berbasis kampus merdeka.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Perguruan tinggi juga menekankan lahirnya kurikulum berbasis kampus merdeka mampu mendorong mahasiswa mengimplementasikan kebijakan yang menjadi ruh dari kebijakan kampus merdeka, di antaranya mahasiswa dapat mengajar, membangun desa, melakukan program kemanusiaan, berwirausaha, melakukan pertukaran mahasiswa, dan membuat proyek mandiri.

Beberapa kerangka tujuan di atas memang terlihat lebih aktual. Selain itu, lahirnya kurikulum kampus merdeka juga diorientasikan untuk menggenjot kualitas luaran perguruan tinggi agar compatible di ruang global namun tetap berdaya secara lokal. Tidak diragukan lagi, jika outcome yang ingin dicapai sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan tentu akan menghasilkan outcome yang lebih revolusioner dibandingkan dengan luaran-luaran sebelumnya.

Namun di samping booming-nya kurikulum kampus merdeka, beberapa hal perlu dicermati dan dianalisis lebih dalam lagi, agar cita-cita yang hendak dicapai tersebut mampu terwujud sesuai dengan tujuan awal dan tidak menimbulkan destruksi di sisi lainnya.

Kebebasan Tiga Semester

Menyoroti kebijakan yang terakhir, yaitu hubungannya dengan kebebasan tiga semester bagi mahasiswa untuk belajar di luar perguruan tinggi, tentu dibutuhkan konsep yang matang dalam mewujudkan kebijakan ini, terutama dalam rangka meningkatkan skill mahasiswa agar mencapai kompetensi tertentu.

Kemendikbud juga telah memberikan beberapa pilihan kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa selama mengisi tiga semester tersebut. Namun persoalannya apakah setiap kampus memiliki kemampuan yang sama dalam menjalankan beberapa pilihan kegiatan mahasiswa?

Melihat kesiapan infrastruktur masing-masing kampus, khususnya yang berhubungan dengan ketersediaan SDM yang memadai, misalnya dosen, penting untuk memiliki SDM yang cakap dalam mengeksekusi pola kegiatan yang disarankan oleh kurikulum kampus merdeka.

Bagaimanapun, dalam pelaksanaan kebijakan seorang dosen akan menempati peran sentral demi terwujudnya kegiatan tiga semester di luar prodi/ kampus.

Dosen bertugas menjadi seorang mentor, yaitu memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam menjalankan kegiatan di luar prodi/ kampus. Di samping kebutuhan SDM yang memadai, dibutuhkan juga kesiapan secara pedoman dan rencana dalam menjalin kerjasama dengan kampus lain.

Hal ini selaras dengan ungkapan Prof. Azyumardi Azra selaku pembicara dalam seminar nasional yang bertajuk peninjaun terhadap kebijakan kampus merdeka, dalam forum tersebut ia menyampaikan bahwa kebijakan menuju kampus merdeka harus didasarkan pada konsep dan paradigma yang matang, terutama dalam hal mendudukan permasalahan, tantangan dan juga peluang bersama pakar pendidikan dan guru besar yang memiliki kompetisi di bidangnya.

Nadiem sendiri juga menyebutkan bahwa setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Infrastruktur berupa dosen pembimbing sangatlah penting, ketika kebijakan ini diterapkan tanpa adanya kesiapan dosen yang membimbing dikhawatirkan akan menimbulkan kegiatan yang sia-sia.

Selanjutnya adalah infrastruktur pelengkap, yaitu berupa pedoman dan juga tata laksana yang jelas, komponen yang perlu ada setidaknya berupa kompentensi yang hendak dicapai, pola asesmen yang hendak diaplikasikan, individu yang berhak memberikan asesmen, hingga bentuk laporan berupa tugas akhir yang berkualitas. Kegiatan tiga semester ini juga dikhawatirkan tidak memberikan dampak yang berarti apabila tidak didasarkan pada pedoman yang jelas.

Maka penting untuk meninjau ulang kebijakan ini sebelum berbondong-bondong menuju kampus merdeka, apakah setiap kampus sudah memiliki kemampuan yang memadai atau belum?

Jika belum, maka kita kembali pada statement Nadiem sebelumnya; yang memaparkan bahwa setiap kampus tidak perlu memaksakan diri untuk mencapai target yang sama. Tiap kampus agar melaksankan bentuk kegiatan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal terpenting yakni memiliki pedoman pelaksanaan dan pengukuran yang jelas. (*)

*Irma Yuliani, Pemerhati Masalah Pendidikan, Dosen IAIN Surakarta

Related Articles

Back to top button