Opini / Gagasan

Meneropong Nasib Anak di Tengah Pandemi

Oleh: Saiful Bari*

Merayakan Hari Anak Nasional sama halnya merayakan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa

ENERGIBANGSA.ID – Hari Kamis, tepat tanggal 23 Juli merupakan Hari Anak Nasional (HAN). Hari itu seharusnya dijadikan momentum untuk membentuk pribadi anak yang berbudi luhur dan memiliki jiwa sosial yang ditinggi. Salah satu cara untuk mencetak karakter-karakter tersebut yakni dengan melalui jalur pendidikan (sekolah maupun perkuliahan).

Di tengah pandemi, Presiden Joko Widodo melalui akun Twitternya menyampaikan bahwa lebih dari 7 juta anak Indonesia merasakan dampak pandemi Covid-19. Itu artinya tepat pada Hari Anak Nasional tanpa dilakukan perayaan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Terlebih, banyak anak-anak yang tak bebas bermain bersama kawan sebayanya dan sebagian harus belajar dari rumah.

Mengutip data dari UNESCO (April 2020), setidaknya sekitar 1,6 miliar pelajar diliburkan dari sekolah dan universitas karena langkah-langkah untuk menekan penyebaran Covid-19. Angka tersebut merupakan sekitar 90% dari seluruh populasi siswa di dunia.

Anak dalam Regulasi Indonesia

Anak merupakan pemberian terindah dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi. Selain itu, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa, sekaligus penerus garis keturunan keluarga. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria anak di Indonesia.

Ilustrasi anak Indonesia (dok: istimewa)

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 bahwa batas usia anak adalah 18 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Usia 18 tahun ini juga diadopsi oleh regulasi yang ada seperti: UU Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam perspektif KUHPerdata, yang dianggap anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah.

Regulasi di atas menunjukkan bahwa pengaturan usia anak cukup beragam. Kendati demikian, anak memiliki hak dan sekaligus hak asasi anak harus dilindungi. Pengaturan terkait hak asasi anak diatur oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan, setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi.

Pasal di atas mengandung arti bahwa dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi bahkan masih dalam kandungan. Atas dasar pengertian itu maka dapat dimaknai bahwa seorang anak di sini merupakan seseorang yang lahir dari rahim ibu dan belum berumur 18 tahun atau belum menikah.

Pemerintah melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 2 disebut, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi: Non-diskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam penjelasan Pasal 2 di atas, yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yaitu semua tindakan yang bersangkutan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, badan hukum maupun masyarakat harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus menjadi pertimbangan.” Lantas yang menjadi pertanyaan; apakah anak di Indonesia sudah memperoleh hak-haknya, misalnya akses pendidikan yang merata?

Penjaminan Hak-hak Anak di Tengah Pandemi

Pada 20 November 1989 PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (Child Right Convention) yang membuktikan bahwa negara-negara dunia harus memberikan perhatian lebih terhadap jaminan hak-hak anak. Indonesia sendiri meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 tahun 1990.

Ratifikasi terhadap konvensi tersebut secara otomatis menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak. Prinsip perlindungan terhadap anak tentu harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak. Adapun hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak digolongan menjadi 4 (empat) kategori mendasar.

Pertama, hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights). Pada tahap ini, negara berkewajiban untuk menjamin kehidupan anak semaksimal mungkin untuk ketahanan dan perkembangan anak. Dalam konteks pandemi, pemerintah harus hadir dan menjunjung tinggi hak anak untuk hidup.

Ini artinya, melaksanakan penurunan angka kematian bayi dan anak, menyediakan bantuan kesehatan untuk anak dan memberikan pelayanan dengan skala prioritas termasuk di dalamnya memberantas kekurangan gizi merupakan suatu kewajiban pemerintah.

Kedua, hak terhadap perlindungan (protection rights). Bahwa setiap anak berhak mendapatkan identitas seperti pencatatan akta kelahiran meliputi nama dan kewarganegaraan, mendapatkan fasilitas pendidikan, perawatan dan latihan khusus untuk menjamin kesejahteraan anak, mendapatkan perlindungan atas segala bentuk eksploitasi.

Pada titik ini, negara berkewajiban untuk mencegah dan mengatasi adanya penculikan anak dari dalam negeri ke luar negeri atau dapat disebut pemindahan ilegal dan mencegah terjadinya kekerasan fisik, mental, seksual, pencideraan yang dilakukan oleh orang tua atau kerabatnya terhadap anak.

Ketiga, hak untuk tumbuh kembang (development right). Yakni, setiap anak harus tumbuh kembang secara maksimum. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan dan lain sebagainya. Maka, negara seharusnya menjamin pemenuhan anak dalam memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan rekreasi dan bermain, hak kebebasan dalam berpikir, beragama, dan hak untuk mengembangkan kepribadian.

Keempat, hak untuk berpartisipasi (participation right). Anak berhak untuk bebas dalam menyampaikan pendapat dan bebas berkumpul secara damai. Dalam hal berpartisipasi, selama kebebasan itu tidak melanggar hak orang lain maka negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak tersebut.

Negara seharusnya juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang sehat terhadap anak, agar dapat mempelajari atau menelaah setiap informasi yang mereka dapat dengan baik dan tidak ada unsur negatif.

Hematnya, pandemi Corona memang melumpuhkan segala sektor kehidupan. Akan tetapi bersamaan dengan momentum Hari Anak Nasional (HAN), pemerintah seyogiyanya tak ada alasan sedikitpun untuk mengurangi perlindungan atas penjaminan hak-hak anak. Sesungguhnya, merayakan HAN itu sama halnya merayakan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa (*).

Penulis, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Banyuwangi Youth Movement Institute (YMI), Alumnus Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Related Articles

Back to top button