fbpx
EssaiOpini / Gagasan

Mencari Solusi Selain Menaikan Tarif BPJS

oleh : Rosyida *

ENERGIBANGSA.ID – Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berita di berbagai media elektronik terkait banyak hal yang terjadi di lini masa sosial media. Salah satunya adalah berita mengejutkan dari dunia kesehatan.

Pasalnya Pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau biasa dikenal dengan BPJS Kesehatan. Tak tanggung-tanggung, nilai kenaikannya menjulang hingga 100%. Keputusan tersebut justru mendapat penolakan banyak pihak.

Apakah kabar tersebut menjadi masalah besar? secara umum, iya. Terutama bagi kalangan bawah. Apalagi masyarakat nasional secara umum belum menyetujui kepesertaan BPJS secara mandiri, jika pun ikut juga karena ada unsur keterpaksaan.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menyatakan, kenaikkan iuran BPJS Kesehatan ini tinggal menunggu Peraturan Presiden (PerPres) sehingga bisa langsung diimplementasikan pada tahun 2020.

“Iuran BPJS ini sudah kita naikkan,tinggal menunggu keluar PerPres-nya. Hitungannya seperti yang disampaikan Ibu Menteri pada saat di DPR itu,” ujarnya pada Rabu, 28 Agustus 2019.

Dengan kenaikkan 100 persen tersebut. Rincian iuran BPJS Kesehatan adalah kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 dan kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kenaikkan iuran ini harus dilakukan. Pasalnya, lembaga jaminan sosial telah mengalami deficit sejak 2014.

Dengan begitu, salah satu efek yang diprediksi terjadi dari kenaikan iuran yakni mengenai makin banyaknya peserta JKN yang menunggak. Saat ini saja, dari 224 juta peserta JKN per Jumat, 23 Agustus 2019, peserta yang paling banyak menunggak iuran dari jenis Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Mandiri.

BPJS Kesehatan memandang positif bahwa kenaikan iuran ini sebenarnya adalah upaya untuk memperbaiki masalah besarnya pengeluaran yang tidak imbang dan tidak sesuai dengan jumlah pendapatan dari iuran.

Selain itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman mengenai tabungan kesehatan. Jadi, pembayaran iuran JKN tentu untuk kepentingan investasi kesehatan sendiri. Soal kemungkinan banyak peserta JKN yang memilih turun kelas.

Kenaikan iuran ini bakal membebani peserta JKN dari kalangan bawah. Untuk kebutuhan sehari-hari saja cukup sulit, lantas bagaimana bisa membayar iuran BPJS Kesehatan yang malah melonjak naik. Contohnya, secara umum rata-rata mereka akan lebih memilih membayar listrik dan kebutuhan pokok dibanding bayar iuran BPJS Kesehatan.

Namun jika tujuannya mengurangi defisit, sebenarnya masih ada cara lain yang bisa diambil pemerintah untuk menekan defisit BPJS Kesehatan. Salah satunya dengan menerapkan biaya khusus untuk iuran kesehatan, hususnya untuk penyakit seperti jantung, ginjal, liver, dan kanker. Sebab selama ini jenis penyakit tersebut banyak menyedot pembiayaan dari BPJS Kesehatan.

Yang kedua, pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional kepada klinik pratama menjadi beban tersendiri bagi BPJS, karena meski pasien tidak beribat di klinik faskes tersebut, BPJS tetap membayar beban kepesertaan anggota kepada klinik pratama tersebut. Maka dari itu, perlu regulasi baru agar BPJS hanya mengeklaim sejumlah anggota yang berobat saja, bukan anggota yang terdaftar di klinjik pratama tersebut.

Sebenarnya wacana kenaikan tarif BPJS ini ada nilai positifnya, sebab ini membuat masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kesehatannya. Misalnya mengubah pola hidup bersih agar terhindar dari berbagai penyakit. Namun kenaikan tarif BPJS bagi saya, bukanlah solusi.

Jika pemerintah tetap ingin menaikkan iuran BPJS Kesehatan, maka sudah sepantasnya desak pemerintah untuk mengatur regulasi yang tepat, bukan dengan menaikkan tarif menjadi 100%. karena busa saja ini malah menjadi boomerang dimana masyarakat yang belum menjadi peserta JKN akan semakin malas untuk bergabung.

Marilah untuk menjaga kapasitas diri sebagai masyarakat yang cerdas dan bijak dalam menilai segala keputusan, dan siap untuk semua hasil yang ditentukan.

  • mahasiswa Ilmu Psikologi Universitas Islam Riau Pekanbaru, pemerhati masalah sosial.

Related Articles

Back to top button