fbpx
Lewat ke baris perkakas
Daerah

Gandeng SPSI dan APINDO, LBH Ansor Kudus Bedah UU Cipta Kerja

KUDUS, energibangsa.id — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Kudus mengadakan Forum Diskusi Aktual dengan tema “Nasib Buruh pada Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Undang-undang Cipta Karya”, bertempat di SMK Assaidiyah 2 Mejobo Kudus, Selasa (13/ 10) kemarin.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua SPSI Kabupaten Kudus Andreas Hua, Ketua APINDO Kudus Bambang S, Wakil Ketua APINDO Kudus Najib Hasan serta aktivias buruh Kabupaten Kudus, Kholid Mawardi.

Andreas Hua selaku Ketua SPSI Kabupaten Kudus menjelaskan bahwa dirinya sempat termakan hoax pada awal disahkannya Undang-undang CIpta kerja . Sebab, ia mendapat banyak broadcast tentang pasal ketenagakerjaan.

Tak ada aksi massa

Sikap SPSI Kabupaten Kudus menolak Undang-undang tersebut dengan cara memasang baliho penolakan yang dipasang strategis. Di Kudus juga tidak ada aksi masa. Hal itu, mengingat situasi saat ini yang sedang pandemi. Selain itu, pihaknya juga mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan Perpu sebagai pengganti Undang-undang Cipta Kerja.

Suasana diskusi LBH Ansor Kudus bersama SPSI-APINDO dengan tema “Nasib Buruh pada Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Undang-undang Cipta Karya”, bertempat di SMK Assaidiyah 2 Mejobo Kudus, Selasa (13/ 10)

Wakil Ketua Apindo Najib Hasan terkait Undang-undang Cipta kerja Dari UU yang dibaca, posisi pengusaha juga banyak dirugikan atas pengesahan tersebut.

“Jika banyak disebu buruh yang dirugikan, setelah saya cermati posisi pengusaha juga dirugikan”, paparnya.

“Banyak yang mengatakan bahwa pengusaha diuntungkan, dalam pengesahan regulasi tentu saja ada plus dan minusnya ia mencontohkan dalam UU ketenagakerjaan pengusaha dimungkinkan mengajukan penangguhan penerapan upah minimum. Namun dalam Undang-undang Cipta Kerja yang ia baca  penangguhan UMK itu tidak muncul”, jelasnya.

Di sisi lain, Kholid Mawardi, aktivis buruh yang hadir mewakili para buruh lainnya memaparkan jika RUU dalam pengesahannya banyak keganjalan dan kurang adanya sosialisasi secara massif. Jika demikian, masyarakat tidak bisa memahami mana saja pasal yang ditolak dan tidak.

Ia juga mengkritik pemerintahan Jokowi bukan berarti ia benci pemerintahan jokowi namun sebagai kontrol pemerintahan agar kebijakaanya bisa mengungtungkan rakyat.

Lebih jauh, ia juga menyesalkan Undang-undang tersebut disahkan dimasa pandemic.  Pihaknya juga tetap mendesak dikeluarkan perpu untuk membatalkan Undang-undang Cipta Kerja.

Ketua LBH Ansor Kabupaten Kudus Yusuf Istanto menjelaskan bahwa ia melihat UU Cipta kerja masih menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat khususnya dikalangan buruh. LBH Ansor Kudus belum pada tataran menerima atau menolak.

Seperti disebutkan, LBH Ansor lebih pada wait dan see menunggu nomenklatur resmi yang ada. Mengingat saat ini banyak draf UU yang beredar dimasyarakat halamanya berbeda-berbeda yang mengakibatkan timbul perbedaan pendapat. (Tee)

Related Articles

Back to top button