Nasional

Kupas Tuntas Metode Omnibus Law dalam RUU Cipta Kerja, Simak Sini

SEMARANG, energibangsa.id — DPR RI telah resmi mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10).

RUU ini diajukan pemerintah sebagai salah satu jalan mengatasi obesitas regulasi dan mempermudah perizinan berusaha. Dalam penyusunannya menggunakan metode omnibus law.

RUU Cipta Kerja memuat 11 klaster, 15 bab, dan 174 pasal. Setidaknya sebanyak 1.203 pasal dari 79 Undang-Undang terdampak akibat adanya RUU ini. Beberapa ketentuan dari UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Penataan Ruang, UU Administrasi Pemerintahan akan dihapuskan.

Mengenal Metode Omnibus Law

Omnibus law merupakan salah satu metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang dalam sistem hukum Common Law lebih dikenal sebagai omnibus bill.

Ominus berasal dari bahasa Latin, omnis, yang artinya untuk semuanya atau banyak. Sehingga omnibus law dapat diartikan sebagai hukum untuk semua. Orang juga lebih memahaminya sebagai undang-undang sapu jagat.

Menurut Black’s Law Dictionary, omnibus bill ialah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan semua proposal tentang pokok tertentu, seperti ‘omnibus judgeship bill’ yang mencakup semua proposal untuk menjadi hakim baru atau ‘omnibus crime bill’ yang membahas topik-topik seperti kejahatan baru dan hibah untuk menyatakan pengendalian kejahatan.

Sedangkan Glen S Krutz dalam Getting Around Gridlock: the Effect of Omnibus Utilization on Legislative Productivity (2000) menyebutkan omnibus legislating adalah praktik menggabungkan banyak tindakan dari daerah kebijakan yang berbeda pada tagihan besar.

Dalam artikel Tactical Maneuvering on Omnibus Bill in Congress (2000), Krutz mendefinisikan omnibus bill sebagai sebuah peraturan utama yang (a) membentang tiga atau lebih dari wilayah kebijakan topik utama atau sepuluh atau lebih dari wilayah kebijakan subtopik; dan (b) lebih besar dari rata-rata ditambah satu standar tagihan utama dalam ukuran.

Karakteristik Omnibus  Law

Ahmad Redi (2020) menjelaskan adanya watak atau ciri dari omnibus law yang dibagi menjadi lima.

1. Multisektor dan memiliki banyak muatan dengan tema sama.

Beberapa sektor terkait yang menjadi substansi omnibus law dengan muatan materi yang banyak. Misalnya, satu RUU yang hendak disusun berkaitan dengan sektor pemerintahan daerah, sektor penanaman modal, administrasi pemerintahan, sektor lingkungan hidup dan lain-lain.

RUU Cipta Kerja yang disahkan baru-baru saja mencerminkan banyaknya sektor yang dikaitkan.

2. Banyak Pasal

Metode omnibus law memiliki banyak pasal karena banyak sektor yang dicakup, hal ini menyebabkan ‘pembengkakan’ pasal-pasal. RUU Cipta Kerja memuat sekitar 1.203 pasal sebagai konsekuensi keterkaitannya dengan 79 Undang-Undang.

3. Banyak Peraturan Perundang-undangan dalam Satu Perundang-undangan baru

Sebagai akibat banyaknya peraturan yang diperbaiki, baik melalui membuat rumusan ulang, maupun menegaskan norma baru mengakibatkan banyak undang-undang dalam omnibus law.

4. Mandiri, Independen, dan Tidak Terikat

Salah satu ciri omnibus law ialah sifatnya yang mandiri dan tidak terikat pada peraturan lain sejenis. Pembentuk undang-undang akan menutup mata pada substansi dalam undang-undang lain sehingga norma akan berubah drastis sesuai politik hukum yang dianut bila menggunakan metode omnibus law.

5. Reformulasi dan Mencabut Sebagian/keseluruhan Peraturan Lain

Teknik omnibus dipakai untuk menyelesaikan berbagai persoalan norma yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan.

Omnibus law dapat menghapuskan, mengubah, menormakan ulang tumpang tindih, disharmoni, obesitas, atau ketidaksinkronan norma yang menyebabkan perubahan paradigma dalam perundang-undangan.

Tujuan dan Manfaat

Ahmad Redi dalam tulisannya Omnibus Law: Gagasan Pengaturan untuk Kemakmuran Rakyat (2020) mengatakan tujuan dan manfaat dari omnibus law ialah:

– Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien

– Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah guna menunjang iklim investasi

– Menjadikan pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif

– Agar mampu memutus mata rantai birokrasi yang berlama-lama

– Meningkatkan hubungan koordinatif antarinstansi terkait

– Jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan

Kelemahan

Penggunaan metode ini menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah akademisi dan praktisi hukum di Indonesia memberikan kritik atas penggunaan omnibus law.

Menurut Adam M. Dodek dalam Omnibus Bill: Constitutional Constraints and Legislative Liberations, Ottawa Law Review (2017) menyebut tiga keberatan metode omnibus law.

Pertama, membuat parlemen menjadi tidak berdaya dan sulit meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Kedua, sulit bagi anggota parlemen melakukan penelitian yang seimbang dengan pemerintah.

Ketiga, ada kesan radikal karena mengubah dan mengasikan sekaligus banyak pasal dan banyak undang-undang. Dodek menyebut omnibus law sebagai metode yang abusive.

Patrick Keyzer menyebutkan lima kelemahan penggunaan omnibus law saat menyampaikan materi tamu di Universitas Brawijaya Malang 29 Januari 2020 sebagai berikut,

1. Sangat sulit untuk disusun

2. Terbatasnya kesempatan untuk berdebat dan memeriksa

3. Konsultasi bisa jadi sulit dilakukan

4. Kemungkinan sulit untuk diterapkan

5. Dapat menambah kompleksitas daripada menghapusnya

[EB/hukumonline].

Related Articles

Back to top button