fbpx
Nasional

KPK Optimalisasi Aset Kemensetneg Capai Rp 548,2 Triliun

JAKARTA, energibangsa.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penertiban dan optimalisasi pemanfaatan BMN sebagai wujud upaya pencegahan korupsi. KPK berhasil mengawal penuntasan masalah legalitas aset Monumen Nasional (Monas) dan optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Sekretariat Negara.

Dilansir dari portal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/12), upaya penertiban dan optimalisasi pemanfaatan BMN di Kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Gelora Bung Karno dan Kemayoran mencapai Rp548,2 Triliun.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, dengan sistem yang baik bisa menutup peluang untuk korupsi dengan manipulasi pengelolaan aset negara. Hal ini disampaikan dalam acara “Penertiban dan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara” di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK (14/12) lalu.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara. Beberapa gubernur juga turut hadir seperti Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Kepulauan Riau dan perwakilan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Dihadiri juga oleh Direktur Utama PT PLN, Direktur Utama PT Pos Indonesia.

Ia menambahkan terdapat empat aset negara yang ditertibkan. Kawasannya yaitu GBK senilai Rp347,8 Triliun, Kemayoran senilai Rp143 Triliun, TMII senilai Rp20,47 Triliun dan Monas senilai Rp37 Triliun. Sehingga, KPK bisa mengoptimalkan uang negara sebesar Rp548,2 Triliun.

Tertib administrasi dan hukum

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg), Setya Utama, pihaknya akan tetap menjaga akuntabilitas pengelolaan BMN. Selama ini pihaknya memiliki prinsip tertib administrasi dan hukum dalam tata kelola aset negara.

Kemensetneg mengelola aset senilai Rp576 Triliun yang berupa tanah dan bangunan. Maka dari itu, untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaannya yaitu Kemensetneg bekerja sama dengan sejumlah lembaga termasuk juga KPK.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali mengatakan, pihaknya akan berusaha keras membenahi BMN dalam pengelolaan kementerian. Menurutnya, mengurusi aset negara bukan persoalan yang mudah dan perlu adanya kerja sama dengan pihak lain.

Acara yang diselenggarakan di Gedung Juang KPK ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) turut menandatangani perjanjian penggunaan sementara aset di GBK. Lahan seluas 26.789 meter persegi atau 2,6 hektar ini merupakan BMN Kemensetneg senilai Rp3,3 Triliun. (*)

Related Articles

Back to top button