EssaiOpini / Gagasan

Koruptor Harus Berterimakasih pada Novel Baswedan dan Oknum KPK

oleh : Dwi Basuki

KPK dibentuk tahun 2002 melalui UU No.30 tahun 2002 di Era Pemerintahan Megawati. KPK adalah “Lembaga Adhock” yang artinya adalah lembaga yang bersifat sementara, kapan pun bisa dibubarkan.

Mengingat KPK adalah Lembaga Adhock, maka Kedudukan KPK harus tunduk kepada aturan Perundang -Undangan yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah.

KPK PERIODE PERIODE 2003 – 2007.
Dipimpin dari unsur Kepolisian yaitu… TAUFIQURRAHMAN RUKI.

KPK PERIODE ke Dua 2007 – 2011.
Dipimpin dari unsur Kejaksaan yaitu … ANTASARI AZHAR, namun ditengah perjalanan Antasari dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan, yang konon kasus ini hanya rekayasa oleh SBY, karena unsur balas dendam atas penetapan tersangka Aulia Pohan yang notabene nya adalah besan SBY. Paham?

Kemudian Pimpinan KPK ditunjuk langsung oleh SBY sebagai pengganti Antasari Azhar, yaitu Busro Mukhodas sebagai Plt Ketua KPK.

Sampai di sini paham kan kenapa Busro menolak Revisi UU KPK dan nyinyir? karena bisa jadi ada unsur balas budi pada SBY.

Pada masa kepemimpinan Taufiqurrahman dan Antasari, KPK masih On The Track… KPK masih benar-benar menangani kasus korupsi tanpa ada embel-embel kepentingan politik maupun oknum di dalam KPK.

Di sini mulai tercium ketidakberesan KPK, sejak dipegang oleh Busro Mukhodas. Dimana ada ‘kelompok radikal’ yang mulai masuk ke tubuh KPK.

Sebenarnya sinyal itu sudah dibaca oleh Anggota DPR pada saat itu, maka saat itu Pemilihan Pimpinan KPK PERIODE ke 3 pada 2011 – 2015 Busro Mukhodas tersingkirkan oleh Anggota DPR, bahkan tak mendapatkan suara sama sekali, alias NOL !

Busro Mukhodas selalu bersuara vokal dalam setiap penangkapan terorisme, dia juga disertasi Program Doktoral.

Anggota DPR lalu memilih Abraham Samad dari unsur LSM, kali ini pegiat anti korupsi, bukan dari unsur Kepolisian atau Kejaksaan sebagai pemimpin KPK PERIODE ke 3.

Di sini, di masa kepemimpinan Abraham Samad PERIODE ke 3 2011 – 2015 era Intervensi Radikal mulai gencar masuk ke tubuh KPK, Abraham Samad sendiri dulu pernah menjadi Pengacara kasus Bom Mc Donald di Makassar Tahun 2002.

Ini Yang luput dari jangkauan anggota DPR, dan yang harus diketahui Abraham Samad sendiri adalah orangnya SBY, yang sengaja ditaruh di dalam tubuh KPK untuk mengamankan Posisi Cikeas.

Saat Pilpres 2014, Abraham Samad gagal ditunjuk untuk jadi Cawapres Jokowi, karena Megawati (sudah mendapat informasi) melalui sumbernya Budi Gunawan bahwa Abraham Samad adalah orangnya SBY.

Tau kan Abraham Samad menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, namun di pra-peradilan BG berhasil memenangkannya dan mengalahkan KPK eh, Abraham Samad ?

Di sini lah di masa Abraham Samad di KPK ada Abdullah Hehamahua….
Kalian tahu siapa doi…? Yupss kalau nggak silahkan googling deh

Abdullah Hehamahua pada Tahun 1980 pernah dikejar oleh rezim Orba karena menolak azas tunggal PANCASILA.

Abdullah Hehamahua adalah teman pelarian Abu Bakar Ba’asyir ke Malaysia saat di kejar oleh rezim Orba.

Miris…. tapi memang saat itulah, selama Abraham Samad dan Abdullah Hehamahua di dalam KPK, aktifitasnya sebagian di isi dengan pengajian dan kajian radikalisme kepada penyidik-penyidik KPK dan wadah Pegawai KPK. Nggak percaya?! cari tahu dah….

Dan hasilnya sekarang adalah Novel Baswedan yang telah terkontaminasi virus radikalisme akibat penyebaran paham-paham radikalisme dari Abdullah Hehamahua dan termasuk Yudi Purnomo Harahap yang menjabat sebagai Wadah Pegawai di KPK.

Saat ini (meski) era kepemimpinan 2011 – 2015 sudah masuk kubur, tapi ajarannya masih tumbuh mencekam sampai KPK periode 4 2015 – 2019 yang dipimpin oleh Agus Raharjo, si tua bangka yang hanya OTT recehan dan nggak punya prestasi, itu juga akan terkubur akhir Desember 2019 nanti.

Dengan terpilihnya Irjen Firli dari unsur Kepolisian menjadi Ketua KPK 2019 – 2023 kita semua mengharapkan akan berjuang dengan gigih untuk membersihkan sarang bandit-bandit radikal yang bersarang di setiap lantai KPK.

Sampai sini paham? Jika bibit Radikalisme itu tidak segera diamputasi, maka KPK akan hancur dikuasai oleh kelompok radikal.

TUJUAN AKHIR DARI KELOMPOK RADIKAL ADALAH…..

1. Mendeskriditkan Pemerintahan dan Sistem Demokrasi

2. Membentuk opini bahwa korupsi adalah anak kandung dari demokrasi.

3. Mengadu domba kelompok-kelompok moderat.

4. Menjatuhkan wibawa pemerintahan selanjutnya melalui jaringan-jaringan yang dimiliki.

5. Kelompok radikal selalu bertopeng AGAMA, dan memakai alasan DEMOKRASI untuk MENGHANCURKAN sistem demokrasi itu sendiri.

Jadi, Pak Jokowi sudah tepat saat membentuk Pansel KPK agar pimpinan KPK nanti yang akan diseleksi dan dipilih harus bebas dan bersih dari paham radikalisme.

Ingat, yang pasti Jokowi telah mencium bau sangit di dalam tubuh KPK yang sudah terpapar VIRUS RADIKALISME !

MASIH BELUM PERCAYA PADA JOKOWI ???
Semoga dengan di bawah Komando Irjen Firli pada KPK periode 2019 – 2023 misi memberangus semua virus radikalisme di tubuh KPK berjalan lancar dan wibawa KPK semakin meningkat bersama Dewan Pengawas KPK.

NB : artikel ini telah diposting di Facebook oleh penulisnya, dan telah diedit oleh redaksi seperlunya tanpa mengurangi esensi dan pesan yang disampaikan.

*Dwi Basuki, netizen De Republiken non partisan

Related Articles

Back to top button