fbpx
Essai

Korupsi Proyek Pengadaan Tenaga Medis dan Teknis Rapid Test Antigen, Mungkinkah?

ENERGIBANGSA.ID—Belum lama ini, Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Politisi PDIP ini harus berurusan dengan hukum dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana bantuan sosial penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020.

Ditangkapnya Juliari ini karena sebelumnya, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu (5/12/2020) dini hari. Dari hasil OTT tersebut, KPK mengamankan 6 orang.

Lalu dalam perkembangannya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai penerima adalah JPB, MJS, dan AW. Sedangkan sebagai pemberi adalah AIM dan HS.

Mungkin saja, kasus Mensos Juliari akibat suap atau hadiah dari perusahaan rekanan, pelaksana proyek pengadaan bansos.

Celah korupsi

Nah, di tengah perkembangannya pandemi Covid-19, pemerintah belakangan ini mendatangkan vaksin sekaligus menerapkan Rapid Test Antigen bagi masyarakat.

Penulis tidak menjustifikasi siapa pelaku, juga tidak punya bukti mendasar pada kasus suap (korupsi) tertentu. Tapi berdasarkan analisa energibangsa.id, ada beberapa hal yang dapat menjadi celah kemungkinan terjadi kasus suap di era pandemi Covid-19.

1.Pengadaan tenaga medis

Pengadaan tenaga media pada sejumlah rumah sakit di sejumlah wilayah di Indonesia bukan menjadi hal yang tak mungkin, sob!

Bayangkan, tingginya angka kasus Covid-19 wajar saja jika rumah sakit mengadakan perekrutan tenaga medis baru. Seperti untuk mendukung penanganan kasus Covid, dan/ menunjang pelaksanaan vaksinasi, misalnya.

Tapi, siapa yang fokus mengamati pola pengadaan tenaga medis pada tiap rumah sakit? Toh, nampaknya pola perekrutan juga dilakukan secara mandiri, kan ya?

Nah, bisa saja ada oknum rumah sakit menerima suap dari calon tenaga medis, sob! Apalagi jumlah tenaga media, (perawat, misalnya) di Indonesia sangatlah tinggi.

Dan, rata-rata mereka berharap bisa bekerja pada rumah-rumah sakit baik swasta bonafid maupun rumah sakit pemerintah. Tentu, dengan harapan kesejahteraan mereka dapat menjadi lebih baik.

Kasus suap perekrutan tenaga media pada rumah sakit, bisa saja terjadi. Dilakukan oleh oknum rumah sakit, di tengah hiruk-pikuk pandemi Covid-19.

Jika seorang calon tenaga medis ”menyuap” Rp25 juta x 50 calon pegawai, si oknum sudah bisa mengantungi Rp1.250.000.000. Satu miliar lebih, vroh!!! Mantab, kan!? Awas!

2.Rapid Test Antigen

Pemerintah baru-baru ini mengubah syarat perjalanan masyarakat yang bepergian keluar kota di masa pandemi virus corona.

Kebijakan baru tersebut mensyaratkan dokumen rapid test antigen berbasis metode usap atau swab, yang sebelumnya rapid test antibodi memakai sampel darah.

Sejalan dengan aturan baru ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan batasan tarif tertinggi rapid test antigen. Di Pulau Jawa sebesar Rp250.000 dan Rp275.000 untuk luar Pulau Jawa.

Nah, bagaimana jika dalam pelaksanaannya, ada oknum tertentu yang menjalankan praktik suap? Misal, dalam satu kendaraan terdapat 6 orang. Lalu yang lakukan rapid test hanya 1 orang dan 5 orang lainnya membayar masing-masing Rp50.000?

Ini selain membahayakan orang-orang lainnya, akibat  tak tulus melakukan rapid test. Namun juga melanggengkan praktik suap di negeri ini, vroh! Jadi, kita saat ini memang dalam kondisi “kesempitan”. Tapi jangan gunakan pula sebagai “kesempatan”. Awas! Korupsi di era pandemi Covid-19! (RED)

Related Articles

Back to top button