fbpx
Nasional

Konflik Demokrat, Moeldoko Sampaikan Hal Ini dan Mengaku Khilaf!

JAKARTA, energibangsa.id—Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut dirinya didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Dilansir dari Kompas, Minggu (28/3/2021), Moeldoko membeberkan soal kedaulatan yang diberikan kepadanya.

Menurutnya, hal itu karena kekisruhan di Partai Demokrat sudah terjadi, dan arah demokrasi di partai besutan SBY itu mengalami pergeseran.

“Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di tubuh Partai Demokrat,” jelas Moeldoko seperti dikutip dari akun Instagram miliknya, @dr_Moeldoko, Minggu (25/3/2021).

Alasan ideologis

Moeldoko juga menyebut alasan dirinya mengambil jabatan Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang karena pertarungan ideologis di ranah nasional kian menguat jelang tahun politik 2024.

“Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024, pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali, ini menjadi ancaman menuju Indonesia emas di 2045,” katanya.

Pertarungan politik itu, lanjut Moeldoko, juga nampak di tubuh Partai Demokrat.

Sehingga, ia mengklaim, apa yang dilakukannya saat ini juga untuk menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara.

“Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” paparnya.

Tak izin Presiden

Moeldoko mengakui bahwa dirinya tidak meminta izin Presiden Jokowi tentang keputusan yang diambilnya.

Sebab, keputusan itu merupakan otoritas pribadinya, sehingga Moeldoko merasa tidak ingin membebani Jokowi.

“Terhadap persoalan yang saya yakini benar itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden,” tutur Moeldoko.

Mengaku khilaf?

Ia pun menceritakan bahwa dirinya khilaf dalam mengambil keputusan memimpin Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, karena tidak memberitahu istri dan keluarganya.

Namun, Moeldoko menegaskan bahwa selama ini ia sering mengambil keputusan yang beresiko, dan meminta tidak ada lagi yang mengaitkan isu ini dengan Jokowi.

“Saya juga khilaf sebagai manusia biasa, tidak memberitahu pada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil. Tetapi saya juga terbiasa mengambil resiko seperti ini apalagi demi kepentingan bangsa dan negara, untuk itu jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini,” imbuhnya.

Konflik di tubuh Partai Demokrat melibatkan eks kader seperti Marzuki Alie, Jhoni Allen Marbun, Darmizal dan Max Sopacua.

Adapun, Moeldoko dipilih oleh peserta KLB Deli Serdang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, sementara Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Terbaru, konflik di Partai Demokrat melibatkan Jhoni Allen Marbun yang malayangkan gugatan kepada AHY, Teuku Riefky Harsa dan Hinca Pandjaitan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2 Maret 2021.

Jhoni menuntut tergugat membayar ganti rugi atas pemecatan tersebut sebesar Rp5,8 miliar dan ganti rugi imaterial Rp50 miliar. (*)

Related Articles

Back to top button