EssaiNasionalOpini / Gagasan

Ketika KPK Mengabaikan Sindiran Jokowi

Dalam sebuah forum pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Selasa (3/9/2019) kemarin, Jokowi menilai alih-alih sekadar menangkap koruptor, KPK semestinya membangun sistem dan mengawasi sistem antikorupsi secara simultan bersama pemerintah.

“Ke depan kinerja KPK jangan diukur dari berapa banyak yang ditahan. (coba) bangunlah sistem,” ujar Jokowi.

Hal senada juga pernah diutarakan Jokowi dalam pidato kenegaraan di DPR RI, 16 Agustus lalu. “Penegakan hukum yang keras harus didukung, tapi keberhasilan bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum bisa dicegah; berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.” kata Jokowi.

Selain sindiran dari Jokowi, kritik kepada KPK juga pernah dilontarkan salah satu calon pimpinan KPK Sigit Danang Joyo. Dalam tes wawancara pimpinan KPK pekan lalu, dia menilai OTT yang dilakukan KPK nampak seperti “parade”.

Danang Joyo, yang juga merupakan Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu berpendapatan bawah idealnya pencegahanlah yang didahulukan, bukan parade OTT yang terus dilakukan.

Namun petanyaan besar saya kepada calon pimpinan KPK adalah “Jika OTT yang dilakukan KPK ini dikritik, lalu dengan cara apa kejahatan bisa ditindak dengan cepat?”

Respon KPK

“(entah) dari mana (dasar) pendapat orang-orang itu? Saya itu kadang pusing juga lihatnya. Dia pikir kami ini apa?” ujar Laode M Syarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Laode M Syarif, yang biasanya tenang, meninggikan suaranya kala diminta mengomentari anggapan miring dan kririk soal operasi tangkap tangan (OTT) di kantornya, Kuningan Jakarta, Rabu (4/9/2019) dini hari.

“Apakah mereka bersih? Ya one of the cleanest,” tegas Laode. 

Dikutip dari tirto.id, Laode M Syarif sedikit berbeda pendapat dengan Presiden dan Calon Pimpinan KPK yang mengkritik caranya OTT.

Dia meyakini bahwa penindakan yang konsisten merupakan cara paling ampuh memberantas korupsi.

Semestinya ini bukan asal-asalan, karena dia juga berkaca pada Independent Commission Against Corruption (ICAC)–sejenis KPK di Hong Kong–yang 70 persen kekuatannya berada di bidang penindakan.

Mengabaikan Kritik Jokowi

Sindiran dan kritik-kritik itu nampaknya dianggap angin lalu oleh KPK. Buktinya, Senin (2/9/2019) hingga Selasa (3/9/2019), penyidik KPK menggelar OTT di tiga tempat sekaligus.

Pertama, KPK menangkap Bupati Muara Enim Ahmad Yani dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek pembangunan jalan, Senin. Dalam operasi itu, petugas menyita barang bukti 35 ribu dolar AS yang diduga merupakan bagian dari fee dari pengusaha.

Dari hasil pemeriksaan awal, KPK menemukan Bupati Ahmad Yani sudah menerima Rp13,4 miliar sebelum ditangkap. Uang itu merupakan fee dari sejumlah proyek di Muara Enim. (selengkapnya di sini )

Kedua, pada hari yang sama, KPK juga membongkar dugaan suap 345 ribu dolar Singapura dari pemilik PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi ke Direktur PT Perkebunan Nusantara III Dolly Pulungan. Diduga kickback (timbal balik) itu diberikan terkait kontrak distribusi gula antara PTPN III dan PT FMP. (selengkapnya di sini)

Ketiga, dilansir dari Tribunnews, Selasa kemarin (3/9) KPK juga menangkap Bupati Kabupaten Bengkayang Suryatman Gidot dan empat orang lain, Selasa. Petugas mengamankan uang ratusan juta rupiah, diduga terkait proyek.

Saya harus jujur, saya pribadi adalah pendukung Jokowi, dan saya ingat betul Jokowi juga selalu bilang “Kerja, Kerja, dan Kerja,” tapi ketika KPK yang langsgung kerja nyata dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan, kenapa Jokowi menyindir halus?

Apakah Jokowi khawatir banyak pejabat dari partainya dan partai koalisi yang ditangkap? Semoga saja tidak.

Saya mengartikan sindiran Jokowi sebagai sebuah saran dan kritik pada KPK untuk membuat sistem teknologi digital agar kinerja pejabat publik bisa dimonitor, dianalisa, dan dievaluasi untuk menilai baik-buruknya Key Performance Index agar terjadi emulasi, atau ambisi untuk berkompetisi positif menjadi lebih baik dari yang lain.

Misalnya, dalam scope yang lebih kecil, KPK bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa untuk membangun sistem teknologi aplikasi yang memungkinan netizen melaporkan kinerja pejabat publik.

Pencegahan ala KPK

Sebenarnya mau diakui atau tidak, sulit untuk tidak memuji KPK di periode ini, dimana tahun lalu berhasil memecahkan rekor ‘berhasil’ menangkap 29 orang dari beragam partai; dari bermacam-macam jabatan.

Di sisi lain sebenarnya KPK sudah melakukan pencegahan dengan sering turun bawah ke daerah-daerah bertemu dengan Kepala Daerah dan pebajat lainnya untuk mendorong proses promosi jabatan dan mutasi yang bebas dari suap.

Namun, harus dipahami bahwa kegiatan seperti itu tidak pernah atau jarang disorot media, sehingga publik tidak banyak mengetahuinya. Maka dari itu, saya rasa orang-orang KPK ini perlu narsis di sosial media agar langkah sosialisasi seperti itu juga diketahui publik.

Related Articles

Back to top button