fbpx
Olahraga

Kenapa Indonesia Police Watch (IPW) Tolak Piala Menpora 2021?

SEMARANG, energibangsa.id—Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengeluarkan press release untuk meminta Piala Menpora 2021 dibatalkan.

Karena Piala Menpora menurutnya hanya Turnamen ecek-ecek, tidak memberikan prestasi dan bisa menimbulkan klaster baru.

Ada 9 Alasan!

Menurut ketua Presidium IPW, Neta S Pane, ada 9 alasan bahwa Piala Menpora 2021 harus dibatalkan.

Pertama, pertandingan itu semula direncanakan berlabel Piala Presiden tapi pihak Istana menolak.

Lalu direncanakan lagi sebagai Piala Kapolri, juga ditolak. Akhirnya diberi nama Piala Menpora.

Kedua, salah satu tim Liga 1, Persipura Jayapura, mundur dari Piala Menpora karena PT LIB dianggap Persipura tidak profesional dan tidak jujur serta mendiskriminasi klub asal Papua tersebut.

Ketiga, ada sebanyak 17 pemain PSM belum dibayar gajinya untuk musim 2020 lalu dan bagaimana mereka bisa bermain tanpa digaji.

Keempat, ada 6 klub lain di Liga 1 yang juga sebagian pemainnya belum dibayar gajinya di musim 2020 lalu.

Kelima, Menpora tidak transparan mengenai biaya turnamen dan jika menggunakan uang negara harus diaudit BPK.

Menurutnya, turnamen ini harus dipelototi KPK agar tidak terjadi korupsi, mengingat dana bansos saja dikorupsi.

Keenam, dipastikan 70 persen klub yang ikut Piala Menpora, pemainnya dibayar secara tarkam alias jauh di bawah gaji pemain profesional.

Ketujuh, patut dicurigai pemain asing di Piala Menpora belum mendapatkan KITAS, dan jika ini terjadi itu merupakan pelanggaran hukum.

Turnamen “Ecek-ecek”?

Kedelapan, dipastikan tidak satu pun pemain Piala Menpora diasuransikan.

Kesembilan, patut diduga para pemain yang berlaga di Piala Menpora tidak bisa membayar pajak penghasilan (PPh) karena penghasilannya setara tarkam.

Dari 9 alasan ini IPW memastikan Piala Menpora adalah turnamen kelas “ecek-ecek”, yang sama sekali tidak berdampak pada prestasi sepak bola nasional.

Menurutnya, Piala Menpora justru berpotensi menimbulkan kerumunan massa dan menjadi klaster baru Covid-19 serta melanggar instruksi Mendagri tentang PPKM. (*)

Related Articles

Back to top button