fbpx
Kabar Indonesia

Kementerian ATR Fokuskan Go Digital di Tahun Depan

ENERGIBANGSA.ID – Dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan bersama Komisi II DPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan jika dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 memprioritaskan transformasi digital.

Himawan Arief Sugoto, Sekretaris Jenderal Kementerian AT/BPN mengatakan jika pada tahun 2021 terdapat 3 program kerja utama dari kementerian yaitu dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertahanan, serta program penyelenggaraan penataan ruang.

“Rancangan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN pada tahun 2021 mendatang yang telah dijabarkan dalam tematik pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) merupakan tahun Transformasi Digital,” ungkapnya.

Saat ini, transformasi digital terus dilaksanakan secara masif oleh Kementerian ATR/BPN, salah satunya adalah pemberlakuan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) serentak pada tanggal 8 Juli 2020.

Terkait dengan transformasi digital yang akan dilakukan mulai tahun depan, kegiatan yang dilakukan yakni peningkatan kualitas data pertanahan dan ruang melalui transformasi data digital, kemudian ada juga mengenai sistem/mekanisme pelayanan digital.

“Kita juga akan mengembangkan sarana dan prasarana yang sudah ada, kemudian mengembangkan pegawai yang telah ada. Dan terakhir adalah perlunya dukungan regulasi terkait transformasi digital serta pembentukan Project Management Office (PMO),” lanjut Hermawan.

Kementerian ATR mengalami peningkatan anggaran pagu pada tahun 2021 sebesar 10,78% dan pagu indikatif sebesar 3,07% dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Peningkatan anggaran ini digunakan untuk Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang semula 7,5 bidang menjadi 9 juta bidang. Peta Bidang Tanah (PBT) yang semula 5,2 juta bidang berubah menjadi 5,4 juta bidang.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2021 sebesar Rp. 8,9 triliun. Selain itu DPR juga telah menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 2,3 triliun untuk diperjuangkan pada pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Guspardi Gaus, Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PAN menyatakan jika DPR dapat menerima kenaikan pagu anggaran maupun pagu indikatif Kementerian ATR/BPN, asalkan anggaran dapat digunakan secara maksimal dan diusahakan untuk di atas rata-rata nasional. (diah/EB/antara).

Related Articles

Back to top button