fbpx
Nasional

Kemendagri Minta Perizinan Konser Pilkada 2020 Dihapus dari Aturan

ENERGIBANGSA.ID (Semarang) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mencabut atau menghapus aturan konser musik Pilkada 2020 yang akan diadakan serentak oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perizinan konser tersebut dianggap akan menimbulkan massa, dikhawatirkan hal ini dapat menjadi klaster baru penularan COVID-19.

“Ada poin-poin atau pasal-pasal yang menurut kami krusial, kita meminta untuk ditiadakan sama sekali, seperti konser dan lain-lain. Sepertinya kita mendorong untuk itu ditiadakan saja,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan kepada CNN, Kamis (17/9).

Benni juga mengatakan bahwa tak hanya aturan konser musik Pilkada, segala kegiatan yang menimbulkan kerumunan banyak orang akan menjadi isu usulan utama dari Kemendagri untuk penyelenggara pemilu. Karena menurut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pilkada di Tengah Bencana Non Alam Virus Corona, KPU turut mengizinkan kegiatan massa lainnya seperti bazar dan jalan santai.

“Ya terutama terkait kerumunan massa, konvoi-konvoi, arak-arakan itu baik dilaksanakan secara pribadi maupun terorganisir itu juga menjadi concern kita yang akan kita usulkan ke KPU,” tambahnya.

Menurut Benni, saat ini KPU tengah mengkaji lagi aturan-aturan dalam PKPU, bersama dengan Kemendagri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). PKPU ini menurutnya telah disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan aturan sebelumnya yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2020.

Ia mengatakan isi dari PKPU nantinya akan berusaha meminimalisasi ketentuan sebelumnya yang berisiko menimbulkan penularan COVID-19, seperti kerumunan yang awalnya 2000 orang, kini di tengah pandemi disederhanakan maksimal menjadi 100 orang.

Meski demikian, Benny mengatakan tak menutup kemungkinan akan adanya aturan turunan baru atau aturan pengganti terkait dengan kegiatan yang ada yang diizinkan dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada ini.

“Nah, kita sama-sama mempunyai concern saat ini begitu. Jadi PKPU memperhatikan UU, PKPU juga dituntut memperhatikan kondisi sekarang ini,” jelas Benni.

“Saya yakin dan percaya dalam waktu dekat ini pasti akan ada penyesuaian. Teman-teman KPU sedang mendalami itu sekarang bersama, kita juga memberikan masukan,” imbuhnya.

KPU menerbitkan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tahapan kampanye selama pandemi COVID-19. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tujuh jenis kampanye di pasal 63 ayat (1).

KPU memperbolehkan kampanye rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau melalui Media Daring, dengan jumlah peserta acara tidak boleh lebih dari 100 orang.

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse, sebelumnya juga meminta KPU untuk membatalkan aturan terkait izin konser musik kampanye Pilkada Serentak 2020. Zulfikar juga mengingatkan tentang kasus penularan COVID-19 di Indonesia yang masih tinggi. Menurutnya, cara terbaik adalah dengan tidak mengadakan perkumpulan.

“Walaupun pentas seni dalam PKPU diberi ruang sebagai kegiatan lain dari metode kampanye, dalam penerapannya dapat diatur lebih lanjut bahkan ditangguhkan demi menjaga keselamatan jiwa,” ujar Zulfikar.

Merujuk pada UU Pilkada, Zulfikar berkata kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik bagi publik. Kampanye harus dilakukan secara bertanggung jawab, tidak sekadar hiburan sehingga aturan konser musik Pilkada sebaiknya tidak ada. (Annisaa/EB/cnnindonesia).

Related Articles

Back to top button